Surabaya NAWACITAPOST - Warga RT 2 RW 11 Kedungdoro - Tegalsari mengeluhkan masih tidak tepatya distribusi bantuan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). “Padahal sudah kami ajukan ke dinas terkait. Tapi sampai sekarang belum turun,” ujar Fitri Jati ketua RT setempat saat reses yang dilakukan Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Pertiwi Ayu Khrisna, Kamis (11/2/21)
Menurut Fitri, masalah terkait bantuan untuk MBR memang cukup kompleks. Ada warga yang sejatinya mampu secara ekonomi tapi mendapat bantuan. Sebaliknya, ada warga yang sebetulnya membutuhkan justru belum dapat. Padahal, data yang dilaporkan melalui aplikasi sudah sesuai fakta di lapangan.
Untuk itu, pada kesempatan reses ini dia berharap agar anggota dewan turut mendorong pemerintah untuk memperbaiki sistem sehingga bantuan yang diterima warga tepat sasaran. " Bagaimanapun, kitalah yang sering ditanyai warga, ungkapnya.
Selain terkait data MBR, masyarakat juga mengeluhkan perihal kepesertaan BPJS PBI (penerima bantuan iuran).
Mahmudah, salah satu warga mengaku hingga saat ini kartu BPJS PBI miliknya belum klir. Ia sudah beberapa kali mengurus semua keperluan administrasi yang dipersyaratkan, mulai surat keterangan tidak mampu (SKTM), hingga rekomendasi dari dinas sosial (Dinsos). “Tapi itu online semua. Kami bingung karena tidak bisa berobat ke puskesmas, dan sudah berulang kali diurus namun dari empat orang dalam keluarga saya hanya satu yang dapat, yaitu anak saya” terangnya.
Fasilitas kampung yang kurang lengkap juga menjadi pertanyaan warga. Secara khusus, Koordinator Bumantik Suliana meminta agar pemerintah membantu memenuhi fasilitas seperti tenda dan kursi untuk hajatan warga.
Pertiwi Ayu Krishna, Ketua Komisi A DPRD Surabaya dari Fraksi Golkar
Menyikapi hal ini, Pertiwi Ayu akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait dalam penyelesaian masalah warga. Untuk bantuan yang tidak tepat sasaran, Ayu berjanji akan memanggil dinas terkait untuk duduk bersama mencari jalan keluar terbaik. " Ini bukan hal baru," katanya.
Untuk keluhan masalah BPJS PBI, Legislator Golkar itu menyarankan warga meminta bantuan ke kelurahan. Sebab, saat ini semua pengurusan administrasinya memang online. “Saya nanti juga akan berkoordinasi dengan pihak BPJS. Apa sebetulnya yang menjadi kendala kok bisa satu KK yang dapat cuma satu,” paparnya.
Bantuan terop, menurut Ayu tdak bisa dianggarkan melalui APBD. Namun dia berjanji akan mengupayakannya untuk warga. “Insya Allah nanti tetap akan kami bantu supaya kampung ini punya terop sendiri,” tandas Ayu. (BNW)