Surabaya NAWACITAPOST - Pilwali Surabaya memang sedang memanas, tapi bukan alasan bagi oknum-oknum tertentu memanfaatkan apa yang menjadi hak masyarakat dijadikan komoditas politik untuk memilih salah satu calon tertentu.
Informasi mengagetkan sampai ketelinga Komisi A DPRD Kota Surabaya, pasalnya, komisi yang diketuai Pertiwi Ayu Krishna dari Golkar ini mendapatkan laporan warga terkait politisasi pencairan dana kelurahan. Menurut pelapor, ada tekanan dari oknum kepada para RW yang ingin dana kelurahannya dicairkan. Disitu ditekankan untuk memilih pasangan calon Wali Kota dan Wakil Walikota Eri Cahyadi-Armuji pada pilwali 9 Desember nanti.
Dihadapan media, Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya Camelia Habiba mengecam apabila memang ada politisasi dana kelurahan itu. Namun ia mengaku tak akan membiarkan hal itu terjadi di Surabaya. " Kami akan menerjukan tim di beberapa titik untuk memeriksa hal tersebut," ujarnya, Sabtu (7/11/20)
Dalam hal ini, Habiba mengingatkan kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk berhati-hati dalam menangani dana Kelurahan. " Jangan sampai menggunakan kesempatan memanfaatkan dana Kelurahan sebagai ajang untuk pemenangan Pilkada," katanya.
Selain akan menerjukan timnya di beberapa titik, Ia juga akan berkoordinasi dengan segenap pimpinan dan Anggota Komisi A untuk segera memanggil dinas-dinas terkait di lingkungan Pemkot Surabaya, dalam upaya mengkonfirmasi kebenaran informasi tersebut. " Kami juga ingin adanya transparansi data terkait pencairan dana kelurahan. Data itu nantinya harus dipublikasikan secara gamblang untuk tanggung jawab publik." ujar politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa ini.
Lanjutnya," Kami akan meminta transparansi dan itu harus dipublikasikan. Dana kelurahan itu berapa totalnya se-Surabaya, berapa yang akan terealisasi, itu harus terpublish dengan nyata. Supaya masyarakat tahu kinerja Pemkot, karena ini kan bersumber dari APBD. Lha APBD itu bersumber dari uang rakyat bukan dari uang pribadi. Jadi masyarakat harus tahu," katanya.
Habiba berharap, sebelum dugaan kasus ini terus meluas, Pemkot Surabaya segera mengevaluasi apabila telah melakukan kesalahan. " Pemkot Surabaya harus bisa menjaga netralitasnya dalam gelaran Pilkada Surabaya 2020," tegasnya.
Menurut Habiba, sudah banyak kasus yang memperlihatkan ketidaknetralan Pemkot Surabaya, salah satunya laporan RT di daerah Ampel yang mengatakan bahwa jika ada warga yang rumahnya tertempel gambar selain Er-Ji maka diminta untuk diturunkan atau dilepas.
"Ketika di RW itu banyak gambar nomor 2, dana kelurahan diancam tak cair. Itu sudah jelas ada yang menyuruh. Ini kan memperlihatkan bahwa Pemkot Surabaya tak sehat. Secara verbal itu disampaikan ke RT/RW kalau mau dana kelurahan cair, maka gambar paslon lain harus di take-down," katanya. (BNW)