Surabaya NAWACITAPOST - Tujuh dari delapan Rukun Warga (RW) di kelurahan Simolawang kecamatan Simokerto menolak pencairan Dana Kampung Tangguh dari Pemkot Surabaya. Mereka menilai sudah tidak lagi sesuai kebutuhan dan terlalu ribet dalam pelaksanaannya.
Beberapa ketua RW kelurahan Simolawang saat ditemui di Balai RW01 menceritakan, sejak diturunkannya SK kampung tangguh tertanggal 28 Mei 2020, dana yang dijanjikan untuk penggeloaan kampung tangguh menjadi tidak jelas. Maka dari itu, segenap warga memilih untuk berswadaya atau mengeluarkan uang sendiri untuk membeli serta menyediakan anggaran operasional setiap satgas sesuai intstrusi dari Pemkot Surabaya dalam SK nya.
Baca juga : Geram, RW di Simolawang Tagih Janji Anggaran Kampung Wani
" Dana yang dijanjikan mulai dari 3 juta, naik menjadi 3,5 juta dan terakhir 10 juta yang waktu itu disampaikan Wakil Walikota bapak Whisnu Sakti. Tapi hingga awal Oktober tidak ada realisasi, padahal Covid-19 sudah hampir hilang. Nah, sekarang disaat warga hampir tidak membutuhkan, tiba-tiba dana tersebut mau dicairkan. Ada apa ini ?" ujar Imam Syafi'i ketua RW01 kepada NAWACITAPOST, Jumat tengah malam (30/10/20)
Ditanya berapa rupiah yang akan dicairkan ? Dana yang akan dicairkan sebesar 5 juta rupiah. " Kami tidak tahu, angka tersebut dasarnya darimana, setelah wacana 3 juta, kemudian naik 3,5 juta dan terakhir 10 juta, tapi sekarang akan dicairkan sebesar 5 juta," ujar RW yang sudah menjabat 2 periode ini.
Dalam perjalanan kampung tangguh di Kelurahan Simolawang, kata Nurul Rohman ketua RW07 menambahkan, seluruh RW-RW di Simolawang belum pernah menerima bantuan dari pemkot, kecuali masker yang jumlahnya hanya antara 20-35 lembar per-RW, kacamata dan sarung tangan masing-masing sebuah. " Kami sudah swadaya membeli semua perlengkapan, disitu kami juga memperoleh beberapa sumbangan dari donatur. Untuk jatah Disinfektan-pun, kami juga jarang ambil di kecamatan karena ribet. Kami juga pernah sekali mendapat bantuan sembako, tapi kurang layak untuk dimakan. Bahkan ada yang sudah berjamur," kata Nurul Rohman.
Kami para RW, masih kata Rohman, dengan jumlah pengurus yang rata-rata ada 15 orang, kesulitan untuk mempergunakan insentif yang hanya 579 ribu per-bulan." Untuk beli kopi di Balai aja masih kurang, apalagi saat Pandemi Covid seperti sekarang. Banyak warga yang butuh bantuan, khususnya permakanan. Terus terang kami selaku pengurus RT dan RW selalu rugi dan harapannya adalah ada peningkatan yang signifikan. Kalau bisa 5 kali lipat," ujar Nurul Rohman sembari tertawa.
Rohman juga mengusulkan, apabila dimungkinkan bisa dibentuk forum RW se-Surabaya atau bisa dalam lingkup lebih kecil se-kecamatan. Hal ini menurutnya supaya ada komunikasi yang intens antara pengurus RW sehingga dapat saling pikiran ataupun pengalaman.
Baca juga : RW Simolawang Pesimis Penambahan Anggaran Kampung Tangguh
Turut menambahkan, Saiful Bahri Ketua RW03 mengatakan bahwa inti dari penolakan ini adalah barang-barang yang akan diberikan oleh Pemkot Surabaya sudah tidak relevan dengan keadaan saat ini, terlebih dalam dalam pengajuannya sungguh meribetkan para RW karena harus mencari toko yang ada barcode dan faktur pajaknya. " Ini merepotkan bagi kami. Bensin, parkir dll ikut siap," tekannya.
Dari delapan RW yang ada di Simolawang, hanya satu yang mau menerima dana kampung tangguh," Ndak masalah, mungkin mereka masih membutuhkannya," kata Saiful.
Saiful Bahri kembali menceritakan, sejak PSBB akhir April 2020, kampungnya sudah menerapkan Kampung Tangguh. Dan untuk pengadaan sarana dan prasaranya kami bergotong-royong dengan masyarakat melalui dana dari swadaya sendiri. " Saat itu sudah ada wacana bantuan dana dari Pemerintah, tapi sampai Oktober belum ada realisasi padahal kasus Covid-19 sudah menurun drastis ke Zona oranye dari zona yang katanya merah pekat bahkan ada yang bilang zona hitam. Nah, tanggal 13 Oktober kemarin kita dipanggil dan diberi pengarahan tentang pencairan dana kampung tangguh dalam bentuk barang, disini kami sudah tidak memerlukannya lagi terlebih cara pengajuannya kami pikir akan merepotkan kami sebagai pengurus RW," papar ketua RW03.
Baca juga : Data MBR ‘Kacau’, Pak RW Simolawang Madul ke Dewan
Senada dengan rekan-rekan RW-nya, Romndoni Ketua RW08 mengingatkan kepada seluruh RW di-Surabaya agar berhati-hati menerima program ini. Menurutnya, kalau ini adalah niat baik Pemkot Surabaya dalam upaya pencegahan penularan Covid-19, mengapa tidak dicairkan bersamaan dengan SK kampung tangguh di bulan Mei kemarin. Kenapa harus sekarang disaat Covid sudah agak terkendali dan memasuki masa kampanye Pilkada. " Ini yang menjadi pertanyaan kami para RW, ada apa ? katanya.
Masih Romndoni, harapan para RW sebenarnya adalah dana tunai, karena salah satu kebutuhan kampung tangguh adalah insentif para Satgas yang terdiri dari 4 - 5 bagian. " Setiap hari jaga kampung perlu kopi dan makanan kecil. Setiap minggu kita turun ke warga untuk men-Chek suhu badan mereka, terlebih untuk satgas wani Sejahtera harus menyediakan permakanan bagi warga yang kekurangan akibat terdampak Covid," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Doni menagih janji Pemkot Surabaya untuk memberikan sarana pembelajaran online seperti Komputer, WiFi serta printer di setiap RW. " Mungkin Pemkot sudah lupa hal ini," katanya.
" Hal ini tidak ada hubungan dengan Pilkada, namun kami berharap Pemimpin yang terpilih nanti mampu membawa perubahan yang signifikan dan lebih memperhatikan kampung-kampung di lapisan terkecil. Tidak hanya janji, namun kami ingin bukti," tegas Romndoni. (BNW)