Surabaya NAWACITAPOST – Dalam definisinya Rusunawa adalah bangunan bertingkat yang dibangun oleh pemerintah dalam satu lingkungan tempat hunian dan disewakan kepada keluarga kurang mampu dengan cara pembayaran per bulan. Ini merupakan program Pemerintah kepada masyarakat yang belum mempunyai rumah, dengan harapan, biaya rusun yang murah bisa dimanfaatkan mereka untuk menabung kemudian bisa membeli rumah secara mandiri.
Namun, yang terjadi dilapangan adalah warga kurang mampu tidak bisa memperoleh haknya, justru warga yang dianggap mampu (mempunyai mobil pribadi) dapat dengan leluasa menjadi penyewa rusunawa. Dan saat ini terdapat 8 ribuan warga kurang mampu yang masuk daftar tunggu menempati rusunawa.
Melihat fenomena tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Laila Mufidah menyayangkan dan menghimbau ada kesadaran bagi penghuni yang sudah mampu. " Mereka sudah dianggap mampu dan seharusnya sudah pindah dari rusun dan bisa gantian dengan warga yang membutuhkan karena saat ini ada sekitar 8 ribu yang sudah antre," ujar politisi PKB ini.
Menurut Laila, tujuan Rusunawa adalah mencegah tumbuhnya kawasan kumuh di perkotaan yaitu dengan pembangunan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah supaya dapat memperbaiki taraf kehidupan dalam hal permukiman.
Surabaya merupakan salah satu kota besar di Indonesia, dari situ Laila berharap pelayanan publik terutama dalam pelayanan kelayakan hunian semakin ditingkatkan.
" Memang, Walikota sekarang diakui banyak orang memberikan kemajuan di bidang keindahan, namun Surabaya dituntut naik kelas bukan hanya dari keindahan kotanya, tetapi juga kebutuhan dasar warga seperti masalah tempat tinggal," ujar Laila yang diketahui kerap menjumpai masyarakat yang tinggal dirumah kurang layak huni.
Saat ini, masih Laila, Pemerintah kota Surabaya hanya menyediakan 200 kuota dengan jumlah antrian yang terus bertambah. " Tentu tidak bisa mengakomodir keseluruhan," ujarnya di gedung Dewan Yos Sudarso.
Laila menyarankan, saat ini pemkot bukan hanya harus memikirkan proyek pembangunan rusun, tapi juga harus mengevaluasi terkait pengelolahannya. Maka dari itu Ia mendesak agar Pemkot Surabaya segera melakukan survei penghuni rusun. " Tidak menutup kemungkinan DPRD akan melakukan sidak terkait ada penghuni yang sudah mampu tapi enggan pindah," kata Politisi yang sudah 2 periode masa jabatan di DPRD Kota Surabaya ini.
Disinggung adanya campur tangan rekomendasi anggota dewan dalam penyewaan unit rusunawa, Laila mengaku dirinya tidak mengetahui. “ Sejauh ini, setahu saya tidak ada,” ucapnya sembari tersenyum. (BNW)