news

HIPPI JAKARTA USULKAN ADA WAKIL MENTERI KOPERASI DAN UKM

Rabu, 8 Juli 2020 | 07:15 WIB
Jakarta, NAWACITAPOST- Jika dalam waktu dekat Presiden melakukan penyegaran atau resufle Kabinet. Hal tersebut disampaikan oleh Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI).

DPD HIPPI DKI Jakarta mengusulkan ada Wakil Menteri Koperasi dan UKM. Keberadaan Wakil Menteri ini sangat penting dan strategis mengingat nasib puluhan juta UMKM saat ini yang sudah rontok sebagai dampak pandemic covid 19 sehingga perlu perhatian dan penanganan khusus.

Ketua Umum DPD HIPPI Prov.DKI Jakarta dan sekalian Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Sarman Simanjorang menyebut, Pelaku usaha UMKM merupakan sektor yang sangat terdampak oleh pandemic Covid 19.

Baca Juga : Bertemu Presiden Serbia, Menkumham Yasonna Laoly Sampaikan Niat Perkuat Kerja Sama Bilateral


"Banyak yang sudah tutup,banyak yang menunggak cicilan pinjaman pokok dan bunga,tunggakan kredit kenderaan bermotor dan rumah bahkan untuk membiayai kebutuhan rumah tanggapun sudah mulai ketar ketir,"sebut Sarman.

Lanjut Sarman "Mereka saat ini sudah banyak yang kehabisan modal karena modal mereka sudah habis membiayai kebutuhan rumah tangga selama pandemic covid 19 ini bahkan ada yang sudah masuk golongan masyarakat miskin baru. Ini sangat ironis,tanpa ada perhatian dan program khusus dari pemerintah maka pelaku UMKM ini akan susah dan lama untuk bangkit kembali. Disisi lain sektor UMKM ini memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomin nasional antara lain menyediakan hingga 96 persen dari total lapangan kerja, menyumbang 60,34 persen dari total PDB nasional, menyumbang 14,17 persen dari total ekspor,menggerakkan ekonomi akar rumput, meningkatkan daya beli dan konsumsi rumah tangga,"tegasnya.

Baca Juga : Silaturrahmi Bersama PC Muslimat NU Pelalawan dengan PAC Muslimat NU Kecamatan Kerumutan


Ia mengatakan, ditengah ancaman krisis ekonomi yang sudah didepan mata,maka untuk mempercepat recovery perekonomian nasional sektor UMKM ini harus segera digerakkan.

"Berkaca pada krisis ekonomi 1998 dan moneter 2008 keperkasaan UMKM yang tampil sebagai penyelamat ekonomi harus dapat diperankan kembali dengan penanganan khsusus dari Pemerintah. Dan untuk kali ini sebagaimana yang disampaikan Presiden tidak bisa memakai program yang biasa biasa saja tapi harus program krisis UMKM,"

"Disinilah fungsi strategis Wakil Menteri Koperasi dan UMKM yang akan banyak dilapangan membuka akses yang dibutuhkan UMKM," tutup Sarman.

 

Tags

Terkini