Surabaya NAWACITAPOST - Di tengah Pandemi Covid, DPRD Kota Surabaya tetap menjalankan tugasnya di masa Reses 15-20 juni kemarin. Meski menggunakan media Daring, Jaring Aspirasi warga melalui reses tetap dilakukan meskipun ada beberapa kendala.
Dalam melakukan aktifitasnya, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Ajeng Wira Wati, S.Sos., M.PSDM., banyak menampung keluhan warga terutama realisasi Jasmas (Pokir = Pokok Pikiran) yang terdahulu.
Data yang belum benar dan bantuan sosial (warga terdampak Covid, korban PHK) dari Pemkot Surabaya juga menjadi keluhan banyak warga. Juga terkait bantuan untuk PKL yang dagangannya tidak laku.
Beberapa pengurus kampung juga getol menanyakan keberadaan Satgas " Kampung Wani" yang sampai saat ini tidak difasilitasi oleh Pemkot.
Gugus tugas tingkat RW atau biasa disebut satgas "Kampung Wani" diupayakan oleh warga. Disitu, warga berusaha memenuhi himbauan mengenai tugas tenaga dan operasional satgas sesuai pasal 32 perwali no 28 tahun 2020. Namun dalam pelaksanaannya, mereka bekerja tanpa didukung fasilitas dari Pemerintah.
Ajeng mencontohkan, salah satu tugas dari satgas adalah Wani Jogo yang tugasnya menjaga dengan one gate system, pemeriksaan suhu tubuh dan penyemprotan disinfektan. Tanpa adanya fasilitas dan dukungan anggaran dari Pemerintah, tidak bisa dipungkiri akan berhenti dengan sendirinya karena bentrok dengan kesibukan untuk mencari rejeki.
" Disitu harus disiapkan beberapa orang yang khusus dipos-posnya masing- masing. Dan itu memerlukan anggaran," Tegas Ajeng saat ditemui di Gedung DPRD Kota Surabaya. Kamis (25/06/20)
Ada lagi, keluhan para RT (Rukun Tetangga.red) terkait jasmas yang lalu, misalnya pengajuan terop dan kursi belum juga terealisasi dan memaksa warga untuk swadaya sendiri. Belum lagi pembelian alat penunjang lainnya seperti thermo gun, alat disinfektan dan cairannya, alat cuci tangan dan sabunnya menjadi tanggungan warga yang tidak tahu kapan wabah pandemi ini berakhirnya.
Dengan melihat luas wilayah Surabaya serta beragam kultur masyarakatnya, Politisi Gerindra ini berharap Pemerintah tidak membuat aturan tanpa melihat aspek sosial masing-masing wilayah.
" Jalankan prinsip equity dalam memfasilitasi satgas. Keadaan warga tidak sama, selain ada yang keberatan, saya juga banyak menemui warga ingin malah ingin ikut berpartisipasi dalam upaya menekana penyebaran covid 19 melalui Kampung Wani," ujarnya.
Terkait hal ini, Ajeng Wira Wati mendorong Pemerintah Kota Surabaya segera mem-Fasilitasi mereka secara akuntabilitas dan transparansi ditengah kesulitan ekonomi yang tengah dihadapi oleh masyarakat. Karena sesuai dengan pasal 33 perwali no 28 itu, APBD juga menjadi sumber pendanaan pelaksanaan tatanan normal baru.
" Gotong royong kan artinya bukan hanya antar warga tetapi juga pemerintah dengan kelompok warga. Jika hal itu bisa terjadi, saya yakin akan lebih efektif dan menghasilkan kondisi yang baik karena tanggung jawab menjadi milik bersama," pungkasnya. (BNW)