Surabaya NAWACITAPOST - Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Camelia Habiba menyambut baik sekaligus mengapresiasi pihak Kepolisian Daerah (POLDA) Jatim yang telah menginisiasi terbentuknya banyak Kampung Tangguh di wilayah Surabaya.
Menurutnya, gerak cepat pihak kepolisian dinilai luar biasa maka dari itu Dewan akan mendorong komunikasi dengan Pemerintah kota tentunya Walikota Surabaya untuk bisa membantu anggaran kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan di setiap Kampung Tangguh dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Surabaya yang saat ini sebagai kota tertinggi dalam jumlah pasien yang terkonfirmasi positif virus tersebut.
Habiba meceritakan beberapa kunjungannya di beberapa Kampung Tangguh daerah Ampel. Disitu Ia melihat kurangnya support Pemerintah terhadap penambahan APD untuk warga atau kebutuhan terkait pencegahan Covid termasuk insentif bagi petugas.
Ia mencontohkan bahwa di Sragen Jawa Tengah, Pemerintah turut mensupport adanya Kampung Tangguh sehingga menjadi stimulus meskipun tidak banyak. " Paling tidak itu menunjukkan apresiasi dari Pemerintah Kota. Dalam APBD memang kita tidak punya (penganggaran untuk Covid.red), tapi kita ada anggaran yang dapat digunakan untuk membantu Kampung Tangguh yang selama ini mandiri," ujarnya di Gedung Dewan Yos Sudarso. Senin (15/6/20)
Bentuk perhatiannya, menurut Habiba Pemkot bisa menganggarkan insentif dalam berbagai kegiatan. " Misalnya per RW dibutuhkan dana 3 juta untuk operasional dan kebutuhan lainnya seperti APD dan obat-obatan atau vitamin. Seperti di kampung Dupak Masigit yang kemarin puluhan warganya baru pulang dari menjalani isolasi mandiri di asrama haji Sukolilo. Kalau tidak ada perhatian dari Pemerintah dikuatirkan akan kembali reaktif dan akan terjadi Cluster sehingga selamanya Surabaya tidak bisa bangkit. Membahayakan... Masyarakat sudah jenuh masuk zona merah yang sudah pekat sampai zona hitam. Sudah saatnya bergeser menjadi zona hijau sehingga Surabaya menjadi hidup," ujar Politisi PKB Surabaya ini.
Masih Habiba, yang juga penting Pemkot harus menganggarkan insentif terkait kuota internet. " Balai-balai RW harus disuport dengan internet. Mengapa ? karena saat ini internet sudah menjadi kebutuhan yang primer di masyarakat," katanya.
Terkait ini, Pemerintah tidak harus menggunakan dana APBD tapi bisa juga melakukan komunikasi dengan Stakeholder penyedia layanan internet agar menyiapkan dana CSR nya untuk memenuhi kebutuhan Internet warga melalui balai-balai RW.
" Suroboyo ini kan Smart City, balai RW nya pun sudah menggunakan E-Balai RW. Jadinya lucu kalau tidak ada internet yang memadai. Masyarakat sudah capek, adanya pandemi ini membuat ekonomi mereka nyungsep tidak karuan. Nah, fasilitasi akses internet ini sangat membantu orang tua yang terbeban karena anak-anaknya harus School From Home (Sekolah dari Rumah) dengan menggunakan media online," tukas Camelia Habiba. (BNW)