Surabaya NAWACITAPOST - Prihatin melihat warga terdampak Covid yang tak terima bantuan, Yudianto salah seorang Relawan peduli Covid menghadap Wakil ketua DPRD Kota Surabaya A. Hermas Thony.
Tujuan kedatangannya, menurut Yudi ingin meminta masukan dan solusi terhadap sekitar 140-an Kepala Keluarga warga MBR Surabaya yang terdampak Covid dan sampai hari ini sama sekali belum terima bantuan, baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Kota Surabaya.
Menurut Yudi, data yang dihimpunnya saat ini berasal dari wilayah Krembangan dan Pabean Cantikan. " Mereka adalah warga Surabaya yang sebagian besar adalah pedagang kecil dan tidak berdomisili sesuai KTP, berpindah-pindah tidak punya rumah sendiri dan harus tinggal ditempat lain untuk berdagang," ujarnya di ruang Wakil Ketua DPRD Surabaya. Jumat (15/05/20).
Sementara ini, Yudi bersama relawan lainnya sudah mengupayakan untuk berkoordinasi dengan pengurus RW sesuai KTP warga, namun mengalami jalan buntu karena menurut RW mereka ini dikatakan sudah tidak tinggal di alamat tersebut.
Bahkan, masih Yudi, dirinya sudah datang ke Dinas Sosial Surabaya dan ditemui oleh pak Basuki. Dari situ disarankan untuk meminta surat pengantar dari Dewan.
Kemudian, berbekal surat pengantar dari A.H Thony selaku Wakil ketua DPRD, Yudi kembali ke Dinas Sosial dan ditemui oleh ibu Eny di bagian entry data. Namun kembali dinyatakan tidak bisa dan disarankan untuk kembali ke RW sesuai alamat dengan alasan semua data harus masuk melalui aplikasi yang dipunyai pengurus RW setempat.
" Saya merasa dipimpong, maka dari itu saat ini saya kembali lagi kesini untuk meminta saran langkah kongkrit agar warga ini bisa terakomodir kebutuhannya," ujarnya.
Menyikapi hal tersebut, A. Hermas Thony Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya mengatakan bahwa data ini adalah data warga yang tidak tertampung sistem yang diterapkan melalui RT/RW. Kemungkinannya, orang-orang ini adalah warga yang tidak berdomisili sesuai KTP karena harus berdagang ditempat lain, dan dari RT/RW tidak mau mengambil resiko untuk memasukkan mereka sebagai penerima bantuan.
Masih Thony, dari pihak dewan sudah mengupayakan memberikan surat pengantar sesuai dengan yang disarankan Dinas Sosial, namun dikembalikan dengan alasan harus melalui RT/RW.
Dinas Sosial, menurut Thony tidak seharusnya mem-Pimpong warga yang benar-benar membutuhkan bantuan karena terdampak wabah Covid. Hal ini menunjukkan ada sistem yang belum bisa mengakomodasi warga-warga yang ditempat lain yang secara fakta masuk dalam warga yang terdampak bahkan masuk MBR namun tidak mendapat hak nya.
" Bagi saya ini adalah bentuk ketidaksiapan Pemkot dalam menerapkan sistem perbantuannya. Kita tahu ini bukan persoalan mudah, tapi minimal dalam rangka keadilan mestinya ada porsi yang disisihkan untuk warga terdampak yang masuk golongan seperti ini," ujar Thony. (15/5)
Thony berharap melalui relawan-relawan seperti ini, penyaluran bantuan ini dapat terarah sampai ke tujuan. Tentunya dengan pertanggung jawaban, baik itu melalui data lengkap penerima bantuan ataupun foto.
Bagi Thony, hal ini menjadi athensi anggota Dewan. " Ini masih beberapa tempat saja, saya yakin masih banyak kasus seperti ini di Kelurahan lainnya.
Usai berbicara contoh kasus, Thony juga berharap ada rasa keadilan yang diterapkan sehingga orang-orang ini dapat selamat tidak sampai mati kelaparan. (BNW)