NAWACITAPOST.COM – Tabir kepasifan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe C Sibolga akhirnya terkuak dalam sebuah audiensi yang berlangsung dramatis pada Kamis, (2/7/2026). Instansi yang seharusnya berdiri di garda terdepan sebagai perisai ekonomi negara dari serbuan barang ilegal, justru mempertontonkan argumen yang dinilai publik sebagai bentuk "kemalasan" administratif.
Alasan klasik mengenai keterbatasan personel dan cekaknya anggaran operasional dijadikan perisai, di tengah derasnya arus peredaran rokok tanpa pita cukai (polos) yang merajalela di lapangan.
Panggung "Kemalasan" di Balik Meja Audiensi
Audiensi yang dimulai pukul 13.30 WIB tersebut sedianya berjalan dalam suasana hangat. Namun, kehangatan itu seketika berubah menjadi sorotan tajam ketika tim investigasi Nawacitapost.com membeberkan fakta lapangan terkait maraknya rokok polos yang dijual bebas di warung-warung kecil hingga kelas semi grosir di wilayah Sibolga, Sumatera Utara.
Baca Juga: Gawat..! Gagap Digital di Kursi Birokrasi, Sekda Pesawaran Lempar Bola Anggaran Internet Fantastis!
Alih-alih memberikan jawaban taktis dan rencana aksi penindakan yang progresif, Sondi Simanullang Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi (Kasi PLI) KPPBC Tipe C Sibolga, justru melempar pembelaan yang dinilai menggelikan.
"Personel kami cuma berjumlah 37 orang, sementara wilayah kerja kami luas. Biaya operasional kami juga terbatas," ujar Sondi dengan nada santai.
Pernyataan ini langsung memicu skeptisisme mendalam. Di era digitalisasi dan sinergi lintas instansi saat ini, dalih "37 personel" dianggap sebagai alasan yang mengada-ada untuk membenarkan pembiaran kebocoran kas negara hingga miliaran rupiah akibat cukai bodong. Lemahnya taring pengawasan Bea Cukai Sibolga terbukti gagal total dalam memberikan efek jera bagi para pelaku penyelundupan.
Ketidakmampuan atau Ketidakmauan?
Sikap apatis yang dipertontonkan Bea Cukai Sibolga memicu pertanyaan besar di tengah masyarakat: Apakah ini murni masalah keterbatasan sumber daya, ataukah ada "permainan bawah meja" di balik langgengnya bisnis rokok ilegal ini?
Dugaan miring tersebut kian diperkuat dengan matinya transparansi di tubuh KPPBC Sibolga. Ironisnya, ketika wartawan Nawacitapost.com meminta nomor kontak Kepala Kantor KPPBC Sibolga guna mendapatkan konfirmasi dan langkah strategis lebih lanjut, Sondi secara tegas melakukan penolakan.
"Saya dan Kepala Kantor satu kantor. Pasti jawabannya sama kalau minta no HP. Sebentar lagi saya mau pensiun, saya mau tenang. No saya no pribadi dan no ini no keluarga saya," tutur Sondi, seolah-olah ketenangan personalnya jauh lebih penting ketimbang akuntabilitas publik.
Menolak Transparansi Demi "Ketenangan" Pribadi
Alasan penolakan akses komunikasi tersebut bahkan terdengar semakin tidak berdasar. Sondi berdalih bahwa menutup pintu komunikasi adalah cara menghindari konflik dengan awak media.
Baca Juga: Gerbang Rumah Terkunci PKL: Ketika Jeritan Warga Dicueki Satpol PP Padangsidimpuan Berbulan-bulan