NAWACITAPOST.COM — Aroma tidak sedap terkait ketidaktransparanan pengelolaan uang rakyat di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam, Kepulauan Riau kian menyengat ke permukaan. Sorotan tajam kini tertuju langsung pada Peraturan Wali Kota (Perwako) Batam Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Publikasi Media. Regulasi yang digadang-gadang menjadi pedoman teknis tersebut diduga kuat sengaja didesain kabur dan multitafsir, menciptakan celah lebar bagi praktik "bagi-bagi kue" anggaran secara subjektif dan tebang pilih.
Desain Regulasi yang Mandul dan Rawan Kongkalikong
Berdasarkan investigasi dan salinan dokumen Perwako Batam No. 17 Tahun 2025 yang berhasil dihimpun, aturan ini terkesan hanya menjadi macan kertas. Regulasi tersebut sekadar mengatur tata cara umum dan batasan istilah kemitraan, namun sama sekali tidak menguraikan porsi, formula, atau spesifikasi pembagian anggaran belanja publikasi untuk masing-masing perusahaan pers.
Ketiadaan standardisasi yang objektif ini memicu gelombang kecurigaan bahwa penentuan anggaran media massa—baik yang berbasis faktual maupun administratif—berpotensi besar menjadi ajang transaksi di bawah meja yang sarat akan nepotisme.
Baca Juga: Panggung Sandiwara Elite di Rumah Dinas, Tangis Rakyat di Balik Puing Banjir Masih Menguap!
Sorotan Utama: Tanpa adanya rincian formula yang transparan, pembagian anggaran publikasi rawan dikendalikan oleh preferensi subjektif oknum pejabat, meminggirkan media yang kritis, dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.
Konfrontasi Elegan: Melawan Tembok Bungkam "Rahasia Dinas"
Aksi main rahasia birokrasi ini mulai terbongkar ke publik saat Kepala Perwakilan Media Nawacita Indonesia mencecar Pengelola Media Komunikasi Publik Diskominfo Batam, Nahar Febrianto, S.Pt. Ketika dipertanyakan mengenai dasar eksekusi anggaran publikasi serta daftar pengguna anggarannya, pihak dinas justru menunjukkan sikap yang dinilai jauh dari profesional.
Alih-alih memberikan jawaban ilmiah dan berbasis akuntabilitas, pihak Diskominfo justru berlindung di balik kalimat klasik: "Itu rahasia yang tidak dapat dipublikasikan."
Menanggapi sikap defensif yang mencederai kemerdekaan pers tersebut, Media Nawacita Indonesia langsung mengambil langkah konfrontatif yang taktis dan elegan. Pada Kamis (02/07/2026), mereka resmi melayangkan surat tuntutan keras yang ditujukan langsung kepada Kepala Diskominfo Kota Batam, Rudi Panjaitan.
Baca Juga: Janji Solusi Terpadu Sibulutolang, Nyata atau Sekadar Kosmetik Citra?
Surat permohonan salinan dokumen informasi publik tersebut memaksa Diskominfo untuk membuka "borok" anggaran mereka secara terang-benderang. Dokumen-dokumen krusial yang dituntut untuk dibuka antara lain:
- Salinan Ringkasan DPA 2026: Membongkar total pagu pos Belanja Jasa Publikasi/Iklan/Kemitraan Media Massa.
- Dokumen Kualifikasi Media dan Berita Acara: Menguji transparansi hasil verifikasi penetapan batasan anggaran per media.
- Dokumen Eksekusi Anggaran: Menelisik alur Surat Perintah Kerja (SPK), Nota Dinas, hingga Berita Acara Pembayaran.
Surat tersebut diterima langsung oleh Andro, staf Diskominfo Batam, yang berjanji akan segera meneruskannya ke meja Kepala Dinas.
Menabrak Tiga Aturan Sakral Negara
Sikap tertutup yang dipertontonkan oleh Diskominfo Batam ini bukan lagi sekadar masalah kelalaian administrasi biasa, melainkan indikasi pelanggaran hukum serius. Tindakan menutup-nutupi anggaran ini dinilai telah menabrak tiga pilar regulasi krusial di Indonesia:
-
UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) No. 14/2008 (Pasal 7, 9, dan 11): Menegaskan secara eksplisit bahwa dokumen anggaran seperti DPA dan laporan keuangan adalah Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat.
Tags
Terkini
Kawasan Industri Pacu Perdagangan, Bea Cukai Morowali Raup Penerimaan Rp1,83 Triliun
Rabu, 18 November 2026 | 21:11 WIBTembus Rp86,31 Triliun, APBD DKI Jakarta 2027 Melesat Tajam Kawal Kesejahteraan Warga
Rabu, 18 November 2026 | 15:06 WIBMisi Pemkab Cirebon Basmi TBC: Puskesmas Diperkuat Senjata Deteksi Modern
Rabu, 18 November 2026 | 15:04 WIBLampaui Rekor 2022 di Tengah Keterbatasan, Kabupaten Cirebon Koleksi 9 Emas Porprov
Rabu, 18 November 2026 | 15:03 WIBRamai Dikaitkan Isu Tambang Ujung Kulon, ANTAM: PT CSD Berhenti Sejak 2022
Rabu, 18 November 2026 | 10:24 WIBAsap Hitam Membumbung: Bea Cukai Musnahkan Rp49 Miliar Barang Ilegal
Rabu, 18 November 2026 | 10:24 WIBJaga Kelestarian Ekosistem, UI Tegaskan Lahan Sekolah Rakyat Bukan di Hutan Kota
Selasa, 17 November 2026 | 20:42 WIBProyek Pematangan Lahan SMKN 1 Badiri Senilai Rp1,8 Miliar Disorot Tajam
Selasa, 17 November 2026 | 11:18 WIBPemprov DKI Serentak Copot Foto Gibran Usai Mundur dari Kursi Wapres
Senin, 16 November 2026 | 15:39 WIBMisi Langit Padamkan Api: Bukan Asal Siram, Ini Tahapan Water Bombing Karhutla
Jumat, 13 November 2026 | 21:34 WIBSajadah Keren Jadi Program Baru Tri Adhianto, Subuh Keliling Sambil Catat Aspirasi Warga
Jumat, 13 November 2026 | 16:39 WIBKemarau Panjang Akibat Karhutla, Kemenkeu Satu Sampit Kirim 20.000 Liter Air Bersih
Jumat, 13 November 2026 | 16:38 WIBGAPEMBI Turun Tangan! Beri Santunan dan Beasiswa Sarjana untuk Putra Almarhumah Kustini Relawan SPPG
Kamis, 12 November 2026 | 21:08 WIBCara Pengkinian Data BSU 2026 via BPJS Ketenagakerjaan, Ini yang Perlu Diperhatikan!
Kamis, 12 November 2026 | 21:08 WIBAceh Dikepung Ancaman Ekstrem: Status Siaga Darurat Hidrometeorologi Diresmikan hingga Januari 2027
Kamis, 12 November 2026 | 12:44 WIBSkandal Dapur MBG Cirebon: 30 Kilogram Ayam Busuk Lolos ke Panci Produksi
Kamis, 12 November 2026 | 12:44 WIBSkandal Dapur MBG Cirebon: 30 Kilogram Ayam Busuk Lolos ke Panci Produksi
Kamis, 12 November 2026 | 12:44 WIBViral usai Dituding Komplotan Penipu, Rombongan Pencari Ponsel Seret Pemilik Rumah ke Jalur Hukum
Rabu, 11 November 2026 | 21:07 WIBHaus Keadilan di Sumba Timur: Jeritan Air Bersih Kampung Ndamanahu
Rabu, 11 November 2026 | 09:42 WIBPajak Ringan Usaha Kencang: DJP Jabar II Tawarkan Penghapusan Sanksi 100 Persen
Rabu, 11 November 2026 | 09:41 WIB