Surabaya NAWACITAPOST - Penjelasan umum dari PP 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar tetap mengacu pada undang undang karantina dan juga di jelaskan pada pasal 4 ayat 3. PSBB juga harus mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan pokok penduduk, jadi jelas pemerintah daerah juga wajib memberikan kebutuhan pokok selama PSBB .
Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya 8,76 trilyun pada tahun 2019. Artinya dana warga kota surabaya yang di kelola pemerintah kota sebenarnya cukup untuk melakukan sekali pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Selama 14 hari, dimana semua warga surabaya harus karantina di rumah dan tidak kemana mana maka pemerintah kota cukup menyediakan anggaran kurang lebih 2 trilyun, kata Samsurin Ketua DPC PBB kota Surabaya.
Menurutnya, anggaran 2 trilyun tersebut cukup untuk kesediaan makan minun dan peralatan mandi, dengan estimasi jumlah penduduk surabaya 3.095.026 jiwa, belum termasuk kebutuhan pakan ternak dan token listrik serta bayar PDAM.
" Jadi gratiskan saja token listrik dan pdam selama 2 minggu, dan gratiskan juga sewa rusun milik pemkot. Anggaran 2 trilyun sangat masuk akal karena 50 persen positif korona di jawa timur adalah penduduk surabaya," ujar Surin. Minggu (19/4/20)
Surin juga mengingatkan untuk masyarakat urban yang berdomisili musiman juga harus diberi sembako selama masa karantina.
Jika surabaya melakukan PSBB prioritaskan dulu alokasi anggaran untuk APD dan perawatan penderita covid. Kebutuhan pokok warga serta biaya pengamanan, dan setelah itu biaya logistrik untuk distribusi sembako.
" Jika alokasi penanganan covid19 hanya sebesar 190 milyar seperti yang dikatakan Walikota Surabaya pada 11 April lalu, tentu ini tidak akan cukup untuk membatasi pergerakan orang dan barang selama masa PSBB, saya khawatir akan terbuang percuma," ujarnya.
Bukan hanya MBR yang harus diperhatikan, dalam pembatasan ini non MBR juga memerlukan pemenuhan kebutuhan pokok.
Selama masa karantina, menurut Surin, Pemkot harus melakukan upaya sterilisasi kesemua luas wilayah kota surabaya secara intensif.
" Insya Allah pencegahan covid19 akan menampakkan hasil yang signifikan," ujarnya.
Jadi segala upaya preventif Walikota, baik itu berupa dapur umum, bilik sterilisasi, penyemprotan mengunakan damkar, himbauan, surat edaran tidak mampu mengurangi penyebaran wabah ini secara maksimal dikarenakan masyarakat kota Surabaya tidak mendukung secara penuh langkah-langkah tersebut sehingga kasus pasien Positif covid 19 di Surabaya seakan tak terbendung.
Sesuai survey yang dilakukan pengurs PBB Surabaya dalam bentuk silaturahmi dengan para ulama dan tokoh masyarakat juga masukan pengurus ditingkat ranting disimpulkan 92 persen warga kota surabaya membutuh kompensasi sembako dan 8 persen menjawab tidak tahu, jelas Samsurin.
" Semoga saran dan masukan ini diperhatikan dan tak lupa agar Walikota Surabaya juga meminta masukan para tokoh masyarakat dan silaturrahmi ke para alim ulama agar semua segera dibebaskan dari wabah musibah corona ini, aamin ya robbalalamin," pungkas Surin. (BNW)