NAWACITAPOST.COM — Suasana di Kelurahan Muara Manompas, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara mendadak mencekam. Konflik agraria menahun di atas tanah transmigrasi kini pecah menjadi gelombang kekerasan yang mengerikan. Warga yang mencoba bertahan mempertahankan hak atas tanah mereka justru harus berhadapan dengan hantaman intimidasi, pengeroyokan massal, hingga ancaman pertumpahan darah.
Sengketa lama ini kembali membara setelah dugaan aksi premanisme dan penguasaan paksa lahan mencuat ke permukaan.
Detik-Detik Mencekam: Dikepung Alat Berat dan Karyawan Perusahaan
Dalam sebuah konferensi pers yang digelar baru-baru ini, RHa Hasibuan Penasihat Hukum warga, membeberkan kronologi mengerikan yang menimpa para kliennya. Saat warga sedang berjaga dan bertahan di atas lahan yang telah mereka tempati sejak tahun 2014, sekelompok massa tak dikenal tiba-tiba datang merangsek masuk.
"Tiba-tiba datang pihak lawan membawa alat berat yang diduga milik PT SKL. Di lokasi juga terlihat sejumlah orang yang diduga sebagai karyawan perusahaan tersebut. Kehadiran mereka saat warga sedang bertahan di lahan tersebut menjadi pertanyaan besar, dan di situlah diduga terjadi aksi pengeroyokan," ungkap RHa Hasibuan dengan nada geram kepada wartawan Nawacitapost.com, pada Rabu (20/5/2026).
Lebih mirisnya lagi, aksi brutal ini bukanlah yang pertama. Dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan terakhir, wilayah tersebut telah berubah menjadi ladang penganiayaan bagi warga lokal yang berani bersuara mempertahankan haknya.
Konflik Menahun, Mafia Tanah, dan Dugaan Keterlibatan Aparat
RHa Hasibuan menegaskan bahwa secara hukum, wilayah yang dipersengketakan tersebut adalah tanah transmigrasi sah. Kasus ini bahkan sudah pernah bergulir di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tahun 2021 silam. Namun bukannya selesai, konflik justru semakin keruh dengan hadirnya "pemain-pemain" baru.
Ironisnya, di tengah pusaran konflik ini, muncul dugaan keterlibatan oknum penegak hukum. Dugaan kuat mengarah pada kehadiran Kanit Pidum Polres Tapanuli Selatan berinisial B yang terlihat di lokasi saat aksi kekerasan terjadi. Pihak kuasa hukum mendesak keras agar aparat kepolisian menjaga profesionalitas dan tidak memihak.
Baca Juga: Kendali Cepat AWPI DKI Jakarta: Yamarlin Hulu Resmi Ditunjuk Jadi PLT Ketua Usai Abdul Haris Mundur
Tak hanya itu, situasi kian carut-marut dengan hadirnya "warga asing" penyusup. Sejumlah orang yang bukan penduduk asli Muara Manompas tiba-tiba muncul dan mengklaim secara sepihak bahwa mereka adalah pemilik lahan.
Jeritan Warga Tapsel ke Istana: "Pak Presiden Prabowo, Tolong Kami!"
Melihat situasi yang kian kritis dan nyawa warga yang kini berada di ujung tanduk, RHa Hasibuan melayangkan pesan darurat langsung kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Warga merasa sengaja diadu domba di atas tanah mereka sendiri.
"Jika masalah ini dibiarkan berlarut-larut, kami sangat khawatir akan terjadi pertumpahan darah atau hilangnya nyawa masyarakat," tutur RHa Hasibuan penuh kecemasan.
Selain kepada Presiden, pihak warga juga menuntut Kementerian Transmigrasi untuk segera turun gunung melakukan verifikasi faktual di lapangan terkait status tanah tersebut.
"Jika nanti terbukti tanah ini memang sah milik pihak ketiga, klien saya bersedia menyerahkannya. Namun, jangan biarkan masyarakat terus menjadi korban rekayasa dan ketidakpastian hukum!" tegasnya tanpa ragu.
Baca Juga: Dana Bencana Rp4 Miliar Diduga Menguap, Warga Hanya Terima 'Remah-Remah' Beras!