NAWACITAPOST.COM — Tabir gelap yang menyelimuti penanganan pascabencana banjir bandang 2025 di Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara kini tersingkap lebar menjadi sebuah skandal nasional yang memuakkan. Bukan lagi sekadar isu selentingan, aroma busuk manipulasi data bantuan kini meledak menjadi konfrontasi terbuka.
RS seorang tokoh masyarakat sekaligus aktivis kemanusiaan setempat secara dramatis melemparkan "bom" bukti autentik di hadapan publik, menantang nyali pemerintah daerah untuk beradu data di atas meja hijau.
Tepat pada Jumat (15/5/2026), sebuah ultimatum dikeluarkan dari jantung lokasi terdampak. Dengan nada yang bergetar antara amarah dan luka, sang aktivis membeberkan hasil investigasi mandiri yang dilakukan bersama puluhan relawan selama berbulan-bulan. Dokumen yang ia pegang bukan sekadar catatan, melainkan "buku dosa" birokrasi yang mengindikasikan adanya rekayasa sistematis demi merampok uang negara di atas penderitaan rakyat.
Baca Juga: Kedaulatan Di Atas Tanah Ngudikan, Titik Balik Swasembada dari Jantung Nganjuk
Dugaan Manipulasi Massal: Antara Fakta Lapangan dan Angka Siluman
Klaim sepihak Pemerintah Kota yang menyatakan terdapat 1.133 Kepala Keluarga (KK) yang rumahnya mengalami Rusak Berat kini hancur lebur dihantam fakta lapangan. Investigasi tim relawan di 12 kecamatan menemukan realita yang berbanding terbalik:
- Fakta Miris: Hanya 178 unit rumah yang benar-benar amblas, roboh, atau mengalami kerusakan struktur fatal.
- Inflasi Data: Sebanyak 627 rumah nyatanya hanya mengalami Rusak Ringan (hanya terendam lumpur atau cat terkelupas), sementara 219 unit masuk kategori Rusak Sedang.
- Angka Fiktif: Terdapat 109 data siluman yang nama dan rumahnya tidak ditemukan sama sekali di koordinat manapun—hanya ada di atas kertas laporan.
"Kami sudah menyisir setiap sudut desa. Kami punya foto, kami punya nama, kami punya saksi hidup. Pemerintah mengklaim semuanya rusak berat? Itu bohong besar! Mereka menghapus kategori rusak ringan dan sedang hanya agar angka bantuan membengkak ke level maksimal. Ini bukan salah hitung, ini perampokan terencana!" tegas sang aktivis di tengah kerumunan warga yang kian geram.
Baca Juga: Skandal Data Gaib Padangsidimpuan: Presiden Prabowo Ditipu, Rakyat Dikhianati!
Bancakan Rp30 Miliar: Menipu Presiden, dan Mengkhianati Rakyat
Motivasi di balik "sulap" data ini diduga kuat berujung pada selisih anggaran yang fantastis. Secara matematis, jika data diverifikasi secara jujur sesuai fakta lapangan, negara hanya perlu mengucurkan dana sekitar Rp40 miliar. Namun, dengan memaksa seluruh kategori menjadi "Rusak Berat", anggaran yang dicairkan melonjak hingga Rp70 miliar.
Selisih Rp30 miliar inilah yang kini menjadi misteri besar: ke kantong siapa uang itu mengalir? Di tengah kondisi warga yang masih trauma, dugaan bahwa ada pihak-pihak yang berpesta di atas "darah" korban bencana telah menyulut api kemarahan yang sulit dipadamkan.
"Mereka berani menipu Presiden Prabowo Subianto. Mereka memberi laporan palsu ke meja Istana. Ini adalah penghinaan terhadap kepala negara dan pengkhianatan terhadap sumpah jabatan. Saat warga tidur di bawah tenda bocor, ada oknum yang mungkin sedang menghitung uang haram dari selisih bantuan ini," lanjutnya dengan suara yang menggelegar.
Intimidasi dan 'Operasi Senyap' Untuk Membungkam Kebenaran
Lebih dramatis lagi, RS sang aktivis mengungkap adanya upaya sistematis dari oknum pejabat untuk menekan warga agar tetap bungkam. Laporan mengenai ancaman pencoretan nama dari daftar bantuan hingga "perintah diam" dari atasan mulai bermunculan.
Baca Juga: PGLII Sambut Tim Visitasi Pendaftaran Ulang Kelembagaan
Ironisnya, ditemukan fakta bahwa banyak rumah mewah yang baru dibangun justru terdaftar sebagai penerima bantuan "Rusak Berat". Sebaliknya, warga miskin yang rumahnya benar-benar rata dengan tanah justru diabaikan, seolah-olah mereka tidak ada dalam peta bencana.
Tantangan Terbuka: "Mari Berdebat di Depan Rakyat!"
Tidak ingin sekadar berwacana, sang aktivis melayangkan tantangan terbuka kepada Pemerintah Kota Padangsidimpuan dan dinas terkait: Adu Data Transparan di Depan Tim Independen dan Media.