Hampir di semua sekolah tingkat SMA sederajat di daerah Lampung, rata-rata masih kebanyakan tenaga guru honorer, tidak terkecuali di kota maupun di pelosok-pelosok desa. Untuk itu, perhatian pemerintah harusnya lebih memprioritaskan penempatan guru yang berstatus PNS.
Baca Juga: PLN UID Lampung Gerak Cepat sikapi Banjir di Tanggamus
"Selama ini belum ada pembukaan penerimaan tenaga guru. Baik di tahun kemarin maupun di tahun ini (2020). Padahal usulan kami sudah disampaikan kepada pemerintah daerah untuk diteruskan kepada pemerintah pusat. Dan akhirnya kami merasa ribet. Karena selama ini pendanaan untuk menggaji guru honor dibebankan kepada sekolah", terang Triyatmo, Kepala SMA Negeri 1 Bandar Lampung (Rabu, 15 Januari 2020).
Triyatmo, Kepala SMA Negeri 1 Bandar Lampung
Jenjang pendidikan SMA-sederajat akan menentukan masa depan para generasi muda. Pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan wajib melakukan sejenis perubahan sistem dalam pengaturan dan pengadaan tenaga pendidik yang berstatus PNS. Terutama menginventarisir data dan informasi mengenai persoalan dan kebutuhan guru-guru di semua SMA sederajat. Dalam hal ini, mutlak diperlukan keterbukaan pemerintah untuk dapat menangani dan memberi solusi atas semua bentuk persoalan yang ada, misalnya soal pembiayaan yang diperoleh dari dana BOS, BOSDA, atau permasalahan dana Komite sekolah yang selama ini menjadi sorotan publik.
Ashari Hermansyah