Jakarta, NAWACITA - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mendorong pemerintah untuk melakukan peremajaan perkebunan kelapa rakyat. Sebab kriteria tanaman kelapa rakyat saat ini dinilai sudah relatif tua sehingga produktivitasnya minim.

Wakil Ketua Komite Ketahanan Pangan Kadin Suharyo Husen mengatakan, dari 3,7 juta hektare perkebunan kelapa di Indonesia, sebanyak 97 persennya merupakan perkebunan rakyat. Sedangkan kondisi pohon kelapa milik petani yang ada saat ini sudah dalam usia tua dan belum diremajakan karena kendala modal. Akibatnya, produksi semakin turun.

“Peremejaan ini tugas pemerintah. Karena ya produksi kelapa petani rendah sekali, di bawah 6 ton per hektare,” kata Suharyo dalam diskusi Pengembangan Industri Kelapa Terpadu dan Prospeknya Menuju Tahun 2045, di Menara Kadin, dikutip Republika di Jakarta, Selasa (30/7).

Terkait nilai tambah itu, pihaknya juga menyayangkan masih adanya ekspor kelapa bulat yang kerap dilakukan Indonesia. Itu artinya, sambung dia, pembangunan industri kelapa terpadu perlu didorong dan disegerakan.

Dalam industri kelapa terpadu itu nantinya, dia berharap pemerintah dapat memasukkannya ke dalam kalkulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Di industri kelapa terpadu itu nantinya kita usulkan untuk menerpakan strategi investasi dengan kesempatan kerja,” kata dia.