Jakarta, NAWACITA – Komisi VIII DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat bersama asosiasi penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) membahas rencana umrah digital yang digarap pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi. Asosiasi mengatakan, persoalan ini penting untuk dibahas karena telah menimbulkan keresahan di masyarakat.
“Akhir-akhir ini masyarakat kita resah ketika tanggal 5 Juli lalu beredar pemberitaan bahwa pemerintah melaksankan MoU dengan Arab Saudi menggandeng unicorn raksasa Traveloka dan Tokopedia,” ujar Ketua Harian Permusyawaratan Antarsyarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (PATUHI), Artha Hanif, Kamis (18/7).
Menurut Artha, kerja sama yang digagas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama Kominfo Arab Saudi dengan menggandeng dua unicorn Traveloka dan Tokopedia merupakan hal wajar karena urusan platform digital adalah domain mereka.
Kami coba meredakan viral yang berbedar di masing-masing asosiasi dan menguatkan mental PPIU agar tenang, berbesar hati dan semangat. Memberikan kesempatan siapa saja untuk bersaing itu wajar,” kata Artha.
Namun, asosiasi PPIU yang diwakili PATUHI meminta ketegasan DPR guna menengahi kewenangan penyelenggaraan ibadah umrah agar tidak tumpang tindih. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menegaskan bahwa perjalanan ibadah umrah dilakukan melalui PPIU.
“Tapi Menkominfo tidak melibatkan PPIU sama sekali, kami punya kecenderungan, secara bertahap Traveloka dan Tokopedia akan terus masuk pada arena PPIU yang di dalamnya kuat nuansa bisnis yang bernilai ibadah,” ujar Artha, Dikutip IndonesiaInside.id.
Ketua Komisi VIII DPR, Ali Taher Parasong mengaku turut gelisah melihat ketidakberdayaan umat Islam menghadapi dominasi perusahaan berbasis teknologi. Menurutnya, pengusaha Muslim, dalam hal ini PPIU perlu bersinergi memperkuat pelayanan dan membangun inovasi.
“Gelisah juga kita, hampir semua lini kita tak berdaya, bisa kita (DPR) perkuat dari regulasi. Tapi penanganan travel yang kualitatif itu juga diperlukan,” katanya.