Jakarta, NAWACITA – Pengamat Maritim dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Raja Oloan Saut Gurning menilai badan usaha milik negara (BUMN) harus tetap dilibatkan dalam mengembangkan jaringan kargo Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat.

Hal tersebut disampaikannya dalam menanggapi wacana tentang tertutupnya pintu bagi BUMN untuk mengajukan diri sebagai operator Pelabuhan Patimban.

“Pemerintah sudah paham dan tidak mungkin mengabaikan potensi besar BUMN untuk turut berkontribusi di Pelabuhan Patimban. Terutama jaringan bisnis nasional dan internasional BUMN yang berpotensi menjadi sumber input kargo sekaligus pengguna jasa atau menjadi sumber dan garansi jejaring kargo serta layanan bagi Pelabuhan Patimban ke depan,” ujar Saut Gurning, dikutip Berita Satu, dalam keterangannya, Kamis (11/7/2019).

Dia melanjutkan, bila pun operator pelabuhan akan dijalankan sepenuhnya oleh swasta nasional maupun asing, hal tersebut diperkirakan hanya sebatas kepemilikan pengelolaan operasional pelabuhannya saja.

Namun, dari sisi bisnis, siapa pun operatornya tidak akan membatasi pasar, baik oleh swasta ataupun BUMN. Jaringan BUMN beserta anak usaha, afiliasi, serta mitra-mitra bisnisnya, terang Saut, merupakan pasar yang besar dan mapan yang berada di sekitar Pelabuhan Patimban.

BUMN beserta anak usaha, afiliasi, serta mitra-mitra bisnisnya sudah lama menjalankan operasi bisnisnya di pelabuhan-pelabuhan di sekitarnya. Jadi, menurut Saut, potensi kerja sama dengan operator atau entitas kepelabuhanan yang berafiliasi dengan BUMN juga perlu dibuka guna memberikan kepastian usaha dari operator swasta Pelabuhan Patimban.

“Jadi justru dengan menjalankan bisnis yang terbuka dan melakukan kolaborasi operasional, maka garansi kargo akan menjadi faktor penting dalam pengembangan Pelabuhan Patimban ke depannya. Karena bisnis pelabuhan
selalu tergantung jaminan kuantitas serta kelancaran arus barang,” ungkap Saut.

Lebih lanjut, Saur Gurning menjelaskan, pelabuhan sebesar Patimban sebaiknya mengembangkan berbagai skenario model bisnis yang melakukan integrasi operasional, komersial, dan layanannya. Kepemilikan konsesi mungkin preferensi ke swasta karena orientasi utamanya terkait kepemilikan.

Namun, dalam konteks bisnis jasa seharusnya tidak tertutup hanya untuk swasta dan terbuka untuk berbagai pihak. Termasuk, papar Saut, pada usaha membangun jaringan rantai pasok dengan simpul-simpul logistik, baik untuk hinterland (kawasan di sekitarnya) dan foreland (wilayah antar-pulau) lewat berbagai rute pelayaran kapal yang mendukung aliran domestik dan internasional dari Pelabuhan Patimban di periode mendatang.

“Intinya konektivitas. Patimban bisa difungsikan sebagai pelabuhan pengumpul yang mengonsolidasikan pelabuhan-pelabuhan di sekitarnya," sebut Saut.

Selain itu, kata Saut, Pelabuhan Patimban juga bisa dikoneksikan dengan jejaring terminal
sekitarnya, misalnya berbagai terminal di Jawa Tengah atau Terminal Manyar yang menjadi pelabuhan terintegrasi kawasan industri, Java Integrated and Ports Estate (JIIPE).

"JIIPE di Jawa Timur memiliki kawasan industri seluas dua ribuan hektare. Pelabuhan Patimban direncanakan juga akan terintegrasi dengan kawasan industri seluas dua ribuan hektar di Subang dan Majalengka,” ujarnya.

JIIPE dan Pelabuhan Patimban, sambung Saut, akan memegang fungsi logistik penting sebagai jembatan logistik antara Indonesia dengan rute pelayaran internasional, serta antara integrasi logistik antara kawasan barat dan timur Indonesia.

"Semoga dengan kerja sama yang baik antara keduanya dan pelabuhan-pelabuhan lain di Indonesia, biaya logistik nasional dapat semakin efisien dan daya saing produk nasional juga dapat meningkat di pasar internasional,” imbuh Saut.

Sementara itu, pengamat maritim lainnya, Siswanto Rusdi masih mempertanyakan, pengalaman dan kapasitas keuangan pihak swasta apabila dipercaya menjadi operator Pelabuhan Patimban tanpa dukungan BUMN yang sudah menjadi operator pelabuhan bertahun-tahun.

"Membangun dan menjalankan sebuah pelabuhan secara teknis memang tidak terlalu sulit, tetapi menarik perusahaan-perusahaan pelayaran untuk singgah di Pelabuhan Patimban adalah sesuatu yang berbeda," terang Siswanto.

Dia menyebutkan, menetapkan BUMN sebagai operator Pelabuhan Patimban tentu akan menjadi pilihan yang mudah dan tepat. Tetapi, apabila pemerintah ingin melibatkan swasta, sebaiknya dilakukan lelang yang kompetitif dengan turut membuka peluang bagi BUMN untuk terlibat sebagai operator Pelabuhan Patimban.