Jakarta NAWACITA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi usulan DPRD DKI untuk menggratiskan tarif Moda Raya Terpadu (MRT) dan Light Rail Transit (LRT). Anies mengatakan, hal tersebut tidak mungkin ia terapkan, mengingat Pemprov DKI Jakarta hanya memiliki dana terbatas dalam mengoperasikan MRT.

"Kelihatannya enggak (gratis). Sebagai usulan, iya saja. Karena enggak mungkin, dananya terbatas," kata Anies di Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Selasa (19/3).

Namun begitu Gubernur tidak menjelaskan tentang kajian yang menyebutkan MRT dan LRT tak mungkin gratis.

Sejauh ini, kata dia, Pemprov DKI Jakarta mengajukan tarif Rp10 ribu per kilometer untuk MRT dan Rp6 ribu untuk LRT. Dengan angka ini, MRT mengajukan subsidi sebesar Rp625 miliar dan LRT mengajukan subsidi Rp169 miliar.

Sementara Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Perekonomian DKI Jakarta M. Abas menyatakan bakal mengkaji terlebih dahulu usul DPRD DKI penggratisan tarif MRT dan LRT tersebut.

Diketahui, sebelumnya Komisi B DPRD DKI Jakarta mengaku sepakat mengajukan usul untuk menggratiskan tarif MRT dan LRT bagi warga DKI Jakarta.

Dalam rapat penentuan tarif MRT dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta, di Jakarta, Selasa (19/3), Ketua Komisi B DPRD DKI Ahmad Suhaimi mengajukan agar DKI menghapus poin penyusutan dan poin keuntungan 10 persen yang dimasukkan MRT sebagai bagian pembiayaan.

"Coba penyusutan dikeluarkan jadi berapa tarifnya. Saya rasa bisa kita gratiskan. Dihitung dulu," kata Suhaimi.

Rencananya, MRT akan diresmikan pada 24 Maret mendatang. Namun hingga kini tarif MRT dan LRT tak kunjung disepakati.

Tarif asli MRT disebut mencapai Rp31 ribu per orang untuk sekali jalan. Namun, angka ini masih akan ditekan lewat subsidi Pemprov DKI Jakarta yang besarannya tengah dibahas di DPRD DKI Jakarta.

DPRD belum menyetujui angka tarif yang diajukan Pemprov DKI Jakarta yakni sebesar Rp10 ribu per kilometer setelah disubsidi.

Direktur Keuangan dan Administrasi PT MRT Jakarta Tuhiyat menyampaikan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta apabila nantinya penggunaan MRT dan LRT Jakarta digratiskan bagi masyarakat.

"Kalau gratis atau tidak gratis saya serahkan ke Pemprov," kata Tuhiyat.