Bekasi NAWACITA - Kabar bahwa Kota Bekasi gagal memperoleh piala Adipura tahun 2018 sudah terdengar, meskipun pengumuman resminya baru akan diterima hari ini, Senin (14/1). Kegagalan memperoleh pengharagaan dari Kementerian Lingkungan Hidup ini sudah kesekian kalinya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Jumhana Luthfi mengaku kabar Kota Bekasi gagal meraih Adipura sudah diterimanya, meskipun pengumuman resmi dilakukan pada Senin 14 Januari 2019.
"Sejak Jumat 11 Januari 2019 kemarin saya sudah mendapat kabar Kota Bekasi gagal raih Adipura," kata Luthfi Minggu 13 Januari 2018.
Luthfi, sapaan kadis Lingkungan Hidup ini mengaku, upaya memperoleh prestasi Adipura sudah dilakukan. Ia mengatakan, pada penilaian pertama (P1) pada bulan Maret 2018, pihaknya hanya mendapat nilai 83 poin.
“Kemudian penilaian kedua atau P2 pada bulan Agustus 2018, kita mendapat 84 poin. Itu bukti ternyata penilaian sebanyak itu belum mampu menyabet Piala Adipura," paparnya.
Diakuinya, sampai saat ini Kota Bekasi belum pernah meraih predikat Adipura, sejak terbentuk tahun 1997 silam. Walaupun tahun 2010 Bekasi sempat menerima penghargaan tapi akhirnya harus dicabut karena bermasalah.
"Saya anggap kita belum mendapat Adipura," ucapnya.
Ia menjelaskan, ada dua persoalan yang membuat Kota Bekasi kerap gagal mendapat Adipura. Pertama, minimnya pengelolaan sampah di masyarakat. Dan kedua, terkait pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumurbatu, Bantargebang.
"Seharusnya di TPA sudah memakai sistim sanitary landfill, kalau sekarang kan masih ditutup tanah," ujarnya
Dengan kegagalan memperoleh Adipuran 2018 ini, Luthfi menyatakan, dirinya siap mundur dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi atas kegagalan itu.
“Keputusan siap mundur dari jabatan ini sebagai konsekuensi atas kesepakatan pakta integritas yang ditandantanginya di hadapan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi pada pekan pertama Januari 2019,” tutup dia.
Sementara Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menyatakan, kegagalan Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam mendapatkan Adipura 2018, merupakan sesuatu yang wajar. Meningat adanya turbulensi politik pada 2018, yang berdampak pada keuangan, sehingga banyak program tidak terlaksana maksimal.
“Untuk mendapatkan Adipura, tentu melalui proses. Sementara, pada 2018, Kota Bekasi mengalami turbulensi politik, yang berdampak pada keuangan daerah mengalami penurunan,” kata Tri, Minggu (13/1).
Untuk meraih Adipura, menurut Tri, sebenarnya tidak semata tanggung jawab Pemerintah Daerah. Tetapi, masyarakat ikut serta di dalamnya menjaga dan melestarikan lingkungan.
“Pemerintah dan masyarakat harus bahu-membahu dan peduli, dalam menjaga hidup sehat dan gaya hidup,” katanya.
Ia menambahkan, Pemkot Bekasi akan melakukan evaluasi atas gagalnya raihan Adipura 2019.
“Evaluasi tidak hanya ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH), tetapi semua instansi,” tandasnya.