BACA JUGA: Bukan Saatnya Lagi, Takut dan Khawatir akan Rampok?
Foto : Andre Rosiade dan Polda Sumbar
Cerita yang beredar sebelum digrebek pun cukup mengejutkan. Dengan menggunakan nama samaran, dia memesan secara online jasa seks berbayar dari PSK berinisial NN, 26 tahun. Setelah kesepakatan dibuat, NN berjanji temu dengan seorang lelaki. Kemungkinan besar suruhan Andre Rosiade di kamar 606 Hotel Kyriad Bumi Minang. Di kamar, si lelaki sempat menerima seks oral dari NN sebelum kamar tiba - tiba diketuk dan penggerebekan terjadi. NN yang sedang tak berpakaian kaget. Karena datang polisi dan wartawan membawa kamera. Lari ke kamar mandi sampai seorang perempuan yang ikut menggerebek memberikan pakaiannya. Kemudian diamankan bersama dengan muncikari AS (24) yang juga diseret ke pengadilan. Terdakwa dijerat dengan pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008, Juncto (Jo) Pasal 45 Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Serta pasal 4 Ayat (2), pasal 30 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sebelumnya, Andre Rosiade menginginkan dua amandemen perubahan pasal 3 dan garis haluan negara pada 7 Oktober 2019. Lalu, Andre Rosiade meminta Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno pada Maret 2020. Yaitu untuk mendengarkan keinginan warganya. Menurutnya, banyak masyarakat Sumatera Barat yang ingin agar wilayahnya segera dilakukan lockdown.
BACA JUGA: 4 Pasangan Bacakada Kepulauan Nias Membunuh sebelum Berkuasa?
-
Kemudian Juli 2020, Andre Rosiade di sebuah group pesan chat bergengsi di Sumbar, ‘TOP1000’ membeberkan uang dibawa wakil rakyat bertemu konstituen di daerahnya. Uang reses satu kali Rp 410.000.000, uang satu kali kunjungan daerah pemilihan Rp 165.000.000 dan uang sosialisasi empat pilar selaku anggota DPR yang juga anggota MPR, satu kali empat pilar Rp 40.000.000. Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto saat dihubungi media mengatakan pada 5 Februari 2020. Andre Rosiade ngebet ingin membuktikan. Tak lain sudah banyak terjadi prostitusi daring di kota Padang. Mau membuka mata pemerintah Kota Padang dan DPRD Sumbar. Agar turut membantu polisi dalam memberantas prostitusi. Namun, berdasarkan dari struk reservasi hotel yang diperoleh, Andre Rosiade membooking hotel. Yaitu pada 26 Januari 2020 selama satu hari. Dia memesan menggunakan KTP atas nama Bimo Nurahman yang merupakan ajudan Andre. Tapi, setelah ditunjukkan fotonya, NN mengonfirmasi kalau pria yang bersamanya di kamar bukan Bimo. Kata NN, doi lebih tua lagi, sekitar 40 tahun. Dikonfrontasi langsung oleh media soal fakta - fakta kasus, Andre jawabnya abu - abu. Forum Masyarakat Peduli Parlemen menilai Andre telah melampaui kewenangan sebagai anggota legislative. Sementara Komisi Nasional Perempuan, Siti Aminah menyebutkan. Tindakan Andre tidak manusiawi pada 8 Februari 2020. Cara yang dipakai Andre kurang tepat. Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit menyorot penyalahgunaan wewenang Andre sebagai politisi. Andre sudah kelewatan. Sehingga didalam benak pun timbul tanda tanya. Berturut – turut Andre Rosiade sepertinya membuat sensasi. Bisa saja untuk mendapatkan pundi - pundi yang lebih besar dan menjanjikan. (Ayu Yulia Yang)
BACA JUGA: Pasangan Bacakada Incumbent Humbang Hasundutan Dipercaya Mayoritas Partai Politik
