Berhenti Saling Tunggu! Akademisi Sumba Sentil Pemerintah: Urus Masyarakat Adat Butuh 'Orkestra', Bukan Tumpukan Aturan Baru

Tolok Ukur Keberhasilan yang Sesungguhnya

Menutup paparannya, Umbu Pajaru memberikan pukulan telak terkait bagaimana seharusnya negara mengukur kinerjanya.

"Keberhasilan negara tidak diukur dari banyaknya regulasi yang diterbitkan, tetapi dari sejauh mana masyarakat hukum adat dapat hidup aman di wilayahnya, memperoleh kepastian hak atas tanahnya, dan menikmati pembangunan tanpa harus kehilangan identitas budaya," tegasnya, yang disambut atensi penuh dari para hadirin.

Baca Juga: Konspirasi Kripto: Deflorio Arya Nizam Diduga Jadi ‘Kambing Hitam’ Skandal Rp300 Miliar Indodax!

Tentang Forum Konsultasi Publik (FKP) Bappenas

Acara ini digelar di Padadita Beach Hotel sebagai langkah krusial menindaklanjuti Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029. Forum ini mempertemukan Bappenas, OPD Sumba Timur (termasuk Kadis Lingkungan Hidup Alfret B Tawa dan Kepala Bappeda Zainal Arifin Abbas), perwakilan MA, akademisi, dan organisasi sipil untuk menajamkan Peta Jalan pemenuhan hak dan perlindungan Masyarakat Adat di Indonesia.(Sandiang K Ndapa Namung)