"Kawasan Perbatasan menjadi titik perhatian Pemerintah Kabupaten Sintang, karena di sana menjadi lalu lintas orang dan barang dari luar Negeri." ujar Askiman.
Menurut Askiman, jika jalur masuk tidak resmi ini ditutup maka sangat berdampak pada ekonomi masyarakat. sebab, masyarakat di perbatasan, 80 persen barang sembako berasal dari Malaysia, dengan alasan lebih dekat dan murah.
"Silahkan Disperindagkop dan UKM ambil langkah, saya juga berharap agar pabrik karet jangan ditutup, karena akan memperparah ekonomi masyarakat, khususnya petani karet," pinta Askiman.
Askiman menegaskan yang palingn penting untuk diantisipasi dan juga di waspadai adalah masuknya orang dan barang dari Malaysia lewat jalur tradisional atau jalur tidak resmi.
Jalur tak resmi tersebut harus ditutup.
"Barang impor ilegal bisa dihentikan di perbatasan, jika jalur keluar masuk barang dan orang di tutup," tegasnya.
Solusinya pasokan sembako masyarakat di perbatasan harus bisa disiapkan oleh pemerintah dengan didatangkan dari Sintang.
"Saya minta Dinas Pemdes juga memberikan arahan kepada Camat dan Kepala Desa agar mengambil langkah antisipasi dan mereka harus memberikan laporan secara periodik," pinta Askiman.
Di harapkan Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 untuk bisa memantau langsung kondisi di perbatasan bekerja sama dengan TNI/Polri. Apalagi Daerah Sintang termasuk KLB COVID-19.
"Tim Gugus Tugas silahkan melakukan pemantauan langsung ke daerah perbatasan. Koordinasikan langsung dengan Camat, Kepala Desa dan Forkopimcam di dua Kecamatan perbatasan," terangnya.
Namun ditambahkan Askiman, Disperindagkop dan UKM terus bisa memantau perkembangan stok sembako serta harga. Selanjutnya semua kegiatan diharapkan bisa dilaporkan kepada pimpinan agar bisa mengambil langkah berikutnya. (Paul)
