Jakarta, NAWACITA - Wacana lockdown karena pandemi global bernama C-19 yang dihembuskan oleh beberapa kelompok dan orang tertentu akhir-akhir ini, memicu prokontra di kalangan masyarakat. Teriak dukungan mengalir dengan alasan agar wabah ini tidak mengkontaminasikan penduduk yang jumlahnya sekita 270 an juta di Indonesia.

Disisi lain, jeritan serak menggema karena dengan lockdown akan membatasi akses untuk bertahan hidup bagi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan yang jumlahnya sekitar 9,22% (sekitar 25 juta Orang/BPS 2020).
Data kemiskinan di atas tentu berdasarkan analisis data oleh pihak terkait yang bertugas melakukan perhitungan atas hal itu. Tetapi secara de facto, kita semua bisa membayangkan sendiri akan kebenaran hal tersebut. Menjadi pertanyaan, mengapa hal ini memicu dagelan yang akhirnya membuat pemerintah seolah-olah bimbang mengambil keputusan yang tepat dalam situasi ‘kritis’ seperti ini.

Saya tidak bermaksud membela pemerintah yang terkesan gamang atau suara yang mendengungkan total lockdown. Karena variabel-variabel yang dimunculkan mungkin dalam salah satu disiplin ilmu ada benarnya, tetapi dalam konteks yang lain mungkin juga akan lebih banyak mudaratnya. Hal inilah yang membuat pemerintah sangat hati-hati (bukan tidak peduli) dalam mengambil tindakan. Saya hanya berpikir bahwa setiap keputusan yang diambil, apapun itu, tetap memiliki ruang untuk sebuah perdebatan “baik-buruk’ dan ‘benar-salah’, tergantung kacamata mana yang digunakan. Intinya, saat ini pemerintah sambil berusaha memilih sebuah keputusan berdasarkan prinsip minus malum. Artinya, keputusan yang akan diambil mungkin tidak akan sepenuhnya menyenangkan semua pihak, tetapi setidaknya memiliki porsi +1 keuntungannya sesuai dengan pola demokrasi yang dianut oleh bangsa kita.

Harus disadari bahwa C-19 merupakan penyakit yang secara cepat bisa menyebar tetapi juga cepat hilang dibanding penyakit lain seperti DBD dsb. C-19 hanya memiliki masa inkubasi 14 sejak diindikasikan sampai penyembuhannya (tentu bila penanganannya sesuai dengan SOP yang dianjurkan oleh pihak Medis).

Belajar dari negara-negara di dunia yang juga mengalami persoalan yang sama, tidak ada yang bisa sepenuhnya negara yang menerapkan lockdown seperti India, Italia dan beberapa negara Eropa, yang sanggup menanggulangi ini. Bahkan sebaliknya memunculkan persoalan lain yang lebih masif dan mengancam keamanan nasional yang berujung pada chaos (neraka). Satu-satunya negara yang mampu menerapkan ini adalah hanya China. Mengapa hanya China?

Secara geografis China sangatlah luas dengan penduduk hampir mencapai 1,4 Milyar. Artinya jumlah penduduknya hampir 6 kali lipat penduduk Indonesia. Hm...tetapi China bisa mengatasi semua itu dengan baik dibanding dengan dengan negara-negara lain yang memiliki status ‘Negara Maju’. Baiklah, kita boleh berdalih, kejadian C-19 kan hanya masif terjadi di sebuah kota bernama Wuhan. Ok, tidak masalah... I know lah...

Terlepas dari kecanggihan teknologi China dengan kekuatan ekonomi terbesar dunia, tentu kita boleh bertanya, koq bisa ya? Amerika saja yang juga memiliki kekuatan dan kecanggihan yang sama, bahkan lebih tidak berdaya saat dituntut untuk melakukan lockdown. Tentu ada benang merah yang tidak terlihat oleh mata tetapi mampu mengendalikan kekuatan besar hingga wilayah china bisa menerapkan prinsip satu komando. Tentu harus disadari bahwa hal ini didukung oleh kesadaran personal masyarakatnya yang taat dan setiap pada SOP yang dianjurkan. Bila kita membaca media-media mainstream China, hampir semuanya memberitakan tentang bagaimana fokus mengendalikan penyebaran C-19 dibanding dengan narasi yang menakutkan dan melemahkan tulang yang berujung pada penggerusan imun tubuh.

China tidak tidak sulit dalam mensosialisasikan garis komando yang berlaku untuk semua dan kebetulan masyarakatnya manut dengan itu. Hal ini berbanding terbalik dengan Indonesia yang secara ideologi menganut paham demokrasi, yang membuka peluang semua bisa (walau tidak semua boleh) oleh semua dalam mengawal arah kebijakan. Harus diakui bahwa Negara kita secara de jure menganut sistem presidensial, tetapi dalam praktiknya sistem presidensial dan parlementer bercampur aduk kayak nano-nano dengan rasa asam-manis (maaf kalau saya salah) hehehehe...

Hal tersebut secara memang terbukti memberi ruang untuk mengakomodir setiap aspirasi warganya, tetapi disisi lain menjadi bumerang karena ada 270 an juta ide yang berbeda dari setiap isi kepala penduduknya hehehe... Ini tentu menyulitkan pemerintah pusat dalam memberi sebuah konklusi yang tepat terhadap tindakan yang akan diambil... serba salah yah... hehehe

Dalam situasi ‘genting’ seperti saat ini, apakah kita mesti merubah (mengadopsi) pola kepemimpinan yang ada dengan pola yang dilakukan oleh negara yang sudah terbukti berhasil melakukan pengendalian dengan sistem yang mereka anut? Waduh, parah, bisa kena lempar botol muka ini (sudah jelek dilempar lagi).

Hm... kembali ke lockdown dan chaos. Berbicara tentang lockdown berarti membahas sebuah situasi yang membatasi pergerakan warga dari satu tempat ke tempat yang lain untuk meminimalisir resiko terpapar dan memaparkan penyakit ke yang lain. Bukan hanya itu saja, nadi transportasi dan harus berhenti total dengan pengawasan ketat dari pihak pengamanan yang bertugas. Jika ini diberlakukan dengan penuh, maka ada pengandaian bahwa setiap warga negara mampu menyediakan sumber daya sendiri untuk menghidupi dirinya sampai batas akhir situasi higeinis yang ditentukan oleh pemerintah.

Mengingat konsep yang dimaksud, bulu kudukku berdiri, antara merinding karena takut dan sedih melihat kenyataan bahwa akan ada 25 an juta orang (ingat, ini masih data diatas kertas sesuai LPJ pemerintah) yang akan puasa total karena kemiskinan dan keterbatasan sumber daya yang ada. Hal ini akan menjadi dilema tentunya. Belum lagi yang digolongkan tidak dibawah garis kemiskinan (ada penghasilan tetap) tetapi mereka adalah perantau yang tersebar di beberapa kota dan pastinya akan kesulitan juga mengakses sumber daya sandang karena lonjakan harga yang sudah mulai mencekik (pemerintah pusat sudah tahu gak klo gula sudah naik dari 16 ribu/kg menjadi 24 ribu/kg di tempatku? Itu masih terletak disudut pusat Kota Jakarta lho... bagaimana dengan daerah lain nantinya?.

Sudah bisa dipastikan, pemerintahpun nanti tidak akan sanggup mengendalikan harga yang akan semakin hari semakin naik. Pemilik modal yang tidak punya hati akan dengan sesuka hati menaikkan harga. Jangan jauh-jauh, saat ini saja masker lebih berharga dari cincin tunangan. Dan ingat, inipun dikuasai oleh para pemilik modal yang menggeruk keuntungan dan yang bisa hidup tanpa bantuan pemerintah, setidaknya selama setahun lebih kedepannya. Jika ini terjadi, maka gejolak sosial lain akan muncul dengan sendirinya. Dan mulai saat inilah chaos akan menemukan tempatnya. Ah... jadi makin segan awak bercerita, takut dilempar botol lagi.

Pelajaran dari negara-negara yang sudah cukup menjadi pelajaran untuk bisa kita pahami bersama. Di Italia dan India sudah mulai terjadi penjarahan di pusat perbelanjaan di kota dengan dalil untuk bertahan hidup. Secara kebutuhan manusiawi ini, bisa dimaklumi. Tetapi jika itu sudah mulai mencabik dan mulai mengobarkan perselisihan yang berujung pada perebutan sumber daya (sandang) yang ada, bukan tidak mungkin akan ada korban bergelimpangan. Boleh jadi sebuah nyawa nanti lebih berharga dari sebuah masker. Jika ini terjadi maka masyarakat kita akan menjadi zombie hidup yang menghidupkan kembali apa yang pernah disampaikan oleh filsuf August Comte tentang Homo Homini Lupus.

Sejauh ini pemerintah sudah mengambil keputusan yang tepat dengan memberikan himbauan tanpa membatasi total. Bolehlah para politisi busuk yang kelak akan membusuk dari harta curiannya dari rakyat untuk berkoar-koar menyerukan lockdown. Tetapi bagi jutaan masyarakat kecil yang hanya berusaha bertahan hidup dari hari ke hari, bagaimana ini bisa direalisasikan. Saya percaya pemerintah sudah memikirkan efek jangka panjang dari semua ini.

Pemerintah sudah menegaskan himbauan yang jelas untuk melakukan phisycal distancing, menghimbau agar toko-toko penyedia sandang tetap buka dan tidak boleh menaikkan harga dari biasanya, karena jalur-jalur distribusi akan tetap dibuka. Menjadi permasalahan adalah adalah apakah masyarakat kita sadar akan hal yang dimaksud. Atau ada grand design dari kelompok tertentu yang menunggangi dengan dalih keberpihakan tapi berujung pada perebutan Corona (mahkota/dalam arti kekuasaan)?. Maaf, mungkin saya dalam situasi halusinasi hehehe...

Secara pribadi, saya kurang setuju dengan gerakan lockdown. Variabel penularan tidak cukup kuat menjadi alasan bila dihadapkan pada variabel kondisi sosial lainnya. Negara Jepang yang sangat terkenal dengan ketersediaan sumber daya dalam berbagai bentuk, sampai saat ini belum nekat melakukan hal itu. Hal ini tentu berdasar pada prinsip keseimbangan (Sintoisme) yang mereka anut mengenai peran antara unsur putih dan hitam yang saling terkait dan berjalan beriringan dalam kehidupan, dan tentunya berjalan secara alamiah.

Pada prinsipnya, pemerintah sudah melakukan tugasnya dengan baik walau tidak maksimal. Sosialisasi yang benar dan tepat yang harusnya lebih ditekankan kepada masyarakat kita. Dan disinilah kita semua mengambil peran untuk melakukannya. Kita jangan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga sebagai subyek pembangunan yang turut ambil bagian sesuai dengan peran dan kemampuan kita masing-masing. Jika, kita sebagai wong cilik juga merasa tidak menjadi bagian dalam proses ini, acuh dan tidak peduli dengan himbauan yang sudah ada, maka kita akan menjadi bagian yang ‘hitam’ dari filosofi Sintoisme Jepang itu.

Dalam kondisi yang semakin hari semakin tidak terkendali dengan bisikan-bisikan halus yang hampir tidak terdeteksi oleh kelima indera kita, maka perlu kita memupuk indera yang lain (hati) untuk melihat kondisi yang ada dengan jernih. Terkait dalam sistem, pemerintah harus segera membuat gugus pengawasan yang terkoordinir dengan baik sesuai dengan amanat pancasila poin kelima. Pemerintah juga harus dengan tegas juga memantau media-media yang terkesan provokatif dan hiperbolis dalam menarasikan kenyataan agar berimbang dan ilmiah. Jika tidak, kondisi masyarakat kita yang terbiasa melahap hidangan yang ada di depan mata tanpa berpikir zat yang termuat didalamnya, apakah tinggi kolesterolnya (hoaxnya) atau tidak, cocok tidak bagi kesehatannya atau tidak, akan mudah terhasut.

Sebab sudah menjadi kenyataan dalam negara demokrasi kita bahwa sipa yang paling kencang suaranya (dengan menggunakan mulut atas dan bawah) biasanya akan didengar dan dianggap sebagai kebenaran yang ditelan bulat-bulat tanpa sadar bahwa itu racun yang mematikan seperti lagu hehehehe...

Jika ini juga tidak mempan, maka hanya refleksi dan rencana untuk mengadopsi dan mengkreasi prinsip kepemimpinan yang sudah dilakukan oleh negara-negara yang sudah terbukti mampu melewati krisis ini dengan baik.

Salam anak rantau
Bernard S.Fil., M.Psi. (Pemerhati Sosial)