NAWACITAPOST.COM - Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios), Galau D Muhammad, mengungkapkan kekhawatirannya terkait pembagian jabatan menteri dan wakil menteri dalam kabinet era Prabowo Subianto.
Menurut Galau, semakin banyak jabatan yang diisi, maka potensi terjadinya pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan semakin besar. Sebab, penambahan menteri dan wakil menteri akan memicu kenaikan anggaran untuk gaji, fasilitas, hingga uang pensiun.
“Setiap tambahan wakil menteri yang diangkat artinya akan memperbesar belanja negara, termasuk gaji staf pendukung, pengadaan mobil dinas, fasilitas kantor, serta pembayaran gaji pensiun menteri dan wakil menteri,” ujar Galau, dikutip Kamis (17/10/2024).
Potensi pembengkakan ini dinilai semakin memperburuk kondisi fiskal Indonesia yang sudah rentan. Tantangan terbesar yang dihadapi APBN salah satunya adalah jatuh tempo utang pemerintah pusat yang mencapai Rp800,33 triliun pada tahun depan.
Baca Juga: Transaksi Judi Online di Indonesia Tembus Rp 600 Triliun
Belum lagi, kata Galau, Indonesia juga masih dibebani dengan kewajiban pembayaran bunga utang yang mencapai lebih dari Rp500 triliun. Menurut perhitungan Celios, APBN bisa membengkak hingga Rp1,95 triliun selama lima tahun ke depan akibat tambahan jabatan di kabinet baru.
Estimasi ini mencakup kenaikan anggaran untuk gaji dan tunjangan menteri serta wakil menteri yang diprediksi mencapai Rp389,4 miliar per tahun. Dalam kalkulasinya, Celios mengasumsikan gaji menteri sebesar Rp150 juta per bulan, sedangkan wakil menteri Rp100 juta per bulan.
Selain itu, tiap menteri dan wakilnya juga mendapatkan anggaran operasional sebesar Rp500 juta, yang mencakup perjalanan dinas dan kebutuhan staf. Jika dibandingkan dengan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin yang memiliki 34 menteri dan 17 wakil menteri, total biaya gaji untuk kabinet tersebut diperkirakan mencapai Rp387,6 miliar per tahun.
Sementara, kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming yang diproyeksikan akan memiliki 49 menteri dan 59 wakil menteri, akan menelan anggaran sebesar Rp777 miliar per tahun untuk gaji saja. Artinya, ada peningkatan sebesar Rp389,4 miliar per tahun dari periode pemerintahan sebelumnya.
Baca Juga: Gantikan Heru Budi, Joko Agus Setyono Jadi Plh Gubernur DKI Jakarta
Galau juga menekankan bahwa estimasi ini belum mencakup pembangunan fasilitas atau gedung baru untuk menampung kementerian dan wakil menteri tambahan. Potensi ini menjadi beban besar bagi APBN, terutama mengingat risiko-risiko fiskal yang sudah ada, seperti kinerja penerimaan pajak yang belum mencapai target.
Menurutnya, peningkatan pengeluaran ini cukup signifikan karena hampir setara dengan anggaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk tahun 2025, yang tercatat sebesar Rp360 miliar.