NAWACITAPOST.COM - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menegaskan bahwa prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak boleh terlibat dalam kegiatan bisnis. Ia menyoroti tugas utama prajurit TNI dan potensi masalah yang muncul jika mereka diizinkan berbisnis.
"Maksudnya TNI bisa berbisnis itu seperti apa? Kalau dulu, TNI memiliki yayasan. Akhirnya lembaga-lembaga yayasan yang cenderung digunakan untuk alat bisnis sudah tidak ada lagi di TNI," ujar Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (22/7/2024).
Pernyataan Moeldoko muncul setelah usulan agar prajurit TNI diizinkan berbisnis mengemuka dalam acara "Dengar Pendapat Publik Revisi Undang-undang (RUU) TNI/Polri" pada 11 Juli 2024. Saat itu, pihak TNI mengusulkan agar ketentuan pada pasal 39 huruf c UU TNI yang melarang prajurit TNI berbisnis dihapus.
"Saya secara pribadi tidak setuju TNI boleh bisnis. Lha nanti bagaimana urusan kerjaannya? TNI profesional. Jangan bergeser dari itu," kata dia.
Baca Juga: Kisah Perjalanan Ciputra Membangun Kerajaan Properti Hanya dengan Modal Rp 10 Juta
Usulan ini memicu polemik, terutama karena mengingat sejarah yayasan-yayasan TNI yang dulu digunakan sebagai alat bisnis. Moeldoko mengakui bahwa reformasi internal TNI telah menghapus yayasan-yayasan tersebut dan menegaskan bahwa TNI telah berkomitmen untuk tetap profesional dan tidak terlibat dalam bisnis.
"Saya selalu mengatakan masyarakat jangan terlalu khawatir. Bahwa TNI akan kembali, enggak. Karena di dalam reformasi internal TNI, itu ada tiga ya. Satu, struktur. Struktur yang berkaitan dengan dwifungsi itu tidak ada. Jadi itu sudah selesai," ungkap Moeldoko.
Mantan Panglima TNI itu menjelaskan tiga pilar reformasi TNI yang telah dan sedang berjalan, yakni struktur, doktrin, dan kultural. Ia menegaskan bahwa struktur TNI telah berubah sehingga tidak ada lagi dwifungsi yang memungkinkan TNI terlibat dalam bisnis. Doktrin TNI juga telah disesuaikan dengan UU yang ada, dan reformasi kultural terus berlangsung meskipun membutuhkan waktu.
"Berikutnya reformasi yang ketiga adalah kultural. Ini sedang terus berjalan. Karena apa? Karena masalah kultur ini kan enggak begitu saja mudah dirombak. Ini perlu waktu. Nah konsistensi TNI untuk menuju ke sana tidak pernah bergeser," tambahnya.