Dengan kesiapan yang dimiliki oleh KPU dan Bawaslu RI untuk mematuhi putusan MK, diharapkan bahwa proses demokrasi di Indonesia dapat tetap berjalan dengan lancar dan menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak.
"KPU juga tidak bisa merespons opini sesuatu yang sifatnya spekulatif. Semuanya harus berkepastian hukum," ujar Idham.
"Tapi kami yakin bahwa apa yang telah kami lakukan berkenaan dengan proses pemungutan, penghitungan rekapitulasi dan penetapan sudah sesuai dengan peraturan yang diatur secara teknis di dalam UU Pemilu," katanya lagi.
Meskipun perdebatan politik dapat menjadi sengit, kepatuhan terhadap hukum dan penghormatan terhadap proses demokratis harus tetap menjadi prioritas utama dalam menjaga stabilitas negara.