Sikat Penyelundupan Lintas Batas: Bea Cukai Gempur 1,7 Miliar Batang Rokok Ilegal dan Ratusan Kilogram Emas

 

NAWACITAPOST.COM — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan kembali mencatatkan langkah tegas dalam mengamankan perekonomian nasional.

 

Hingga 31 Oktober 2026, aparat penegak hukum berhasil membongkar ribuan kasus penyelundupan yang mengancam stabilitas industri dalam negeri serta merugikan keuangan negara.

Dalam konferensi pers Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) KiTa edisi November 2026 yang digelar di Jakarta, Menteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan hasil penindakan masif tersebut.

 

 

Operasi penertiban ini tidak hanya berfokus pada penegakan hukum fiskal, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam melindungi masyarakat luas dari peredaran barang-barang terlarang.

Sepanjang tahun berjalan hingga akhir Oktober 2026, DJBC mencatat penindakan terhadap 1,7 miliar batang rokok ilegal yang tersebar melalui 17.108 kali operasi penindakan di berbagai wilayah.

 

Angka ini menunjukkan eskalasi yang signifikan, yakni melonjak hingga 80 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Suahasil menegaskan bahwa penindakan terhadap rokok tanpa pita cukai ini merupakan langkah krusial demi menciptakan keadilan bagi para pelaku industri yang taat hukum.

 

 

Pabrik rokok legal yang senantiasa membayar kewajiban cukai kepada negara dinilai kerap dirugikan oleh masifnya peredaran rokok murah nir-cukai di pasaran.

“Kita lihat untuk rokok ilegal saat ini telah sampai 1,7 miliar batang yang ditemui sifatnya ilegal. Ini meningkat 80 persen dibandingkan temuan tahun lalu. Berasal dari 17.108 kali penindakan,” ujar Suahasil dalam paparannya, Jumat (13/11/2026).

“Yang legal bayar cukai, yang tidak legal tidak bayar cukai. Maka pabrik yang legal akan dirugikan. Jadi ini penting karena rokok adalah termasuk barang kena cukai. Sehingga kita ingin memastikan bahwa ketaatan kepada pembayaran cukai,” tegasnya menambahkan.

Selain komoditas tembakau, aparat penegak hukum juga membongkar jaringan penyelundupan komoditas tambang bernilai tinggi.

 

 

Hingga 31 Oktober 2026, sebanyak 405,1 kilogram emas yang hendak diekspor secara ilegal berhasil digagalkan melalui 131 kali penindakan terpadu. Volume penindakan emas ilegal ini mencatatkan lonjakan fantastis hingga 20 kali lipat dibandingkan catatan tahun sebelumnya.

 

Pengawasan ketat terhadap arus keluar komoditas berharga ini dilakukan guna mendukung program hilirisasi nasional sekaligus menjamin ketersediaan pasokan bahan baku bagi industri pengolahan emas dan perhiasan di dalam negeri.

Pemerintah tetap membuka ruang bagi kegiatan ekspor emas, dengan catatan seluruh prosedur kepabeanan dipatuhi, termasuk kewajiban pelunasan bea keluar.

“Mau bikin perhiasan, emasnya itu adalah dari tambang dari dalam negeri Indonesia. Kalau mau bikin perhiasan, boleh bikin di dalam negeri. Kalau ekspor, boleh. Bayar biaya keluar. Sehingga pengawasan ekspor ilegal ini membantu menjaga pasokan bahan baku emas bagi industri pengolahan emas di dalam negeri,” jelas Suahasil.

 

Meski data resmi dihitung hingga batasan akhir Oktober 2026, dinamika pemberantasan penyelundupan terus menunjukkan intensitas tinggi memasuki bulan November.

 

Sejumlah operasi penegakan hukum kembali membuahkan hasil di berbagai titik pintu masuk transportasi udara dan darat. Di Kalimantan Timur, petugas mengamankan upaya penyelundupan 2,6 kilogram emas yang rencananya diterbangkan menggunakan pesawat udara.

 

Aksi serupa juga digagalkan di Bandar Udara Internasional Minangkabau dengan mengamankan 4 kilogram emas ilegal. Sementara itu, di Banjarmasin, aparat meringkus tiga orang pelaku yang berupaya menyelundupkan 17 kilogram emas ke luar negeri secara melawan hukum.

“Ini adalah hasil pekerjaan teman-teman Bea Cukai yang kita akan terus lakukan ke depan,” imbuhnya.

 

Komitmen pengamanan perbatasan dan pelindungan masyarakat turut diperkuat melalui kolaborasi erat antara DJBC dan instansi penegak hukum lainnya dalam memutus mata rantai peredaran narkotika internasional.

 

Hingga 31 Oktober 2026, sindikat peredaran gelap narkoba digempur lewat penyitaan barang bukti berbagai jenis narkotika dengan total berat mencapai 13,28 ton.

Melalui langkah-langkah penindakan yang konsisten dan terukur ini, pemerintah optimis stabilitas ekonomi makro, perlindungan industri legal, serta keamanan masyarakat dapat terus terjaga secara berkelanjutan.(Fifi Abdurahman)