NAWACITAPOST.COM – Pemerintah Kabupaten Nias Barat mengambil langkah untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur. Penghasilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW) yang sebelumnya Rp250.000 per bulan kini dinaikkan menjadi Rp750.000. Pada saat yang sama, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN juga dikembalikan ke besaran semula setelah sebelumnya dipangkas sebesar 33 persen.
Kebijakan tersebut disampaikan Bupati Nias Barat, Dr. Eliyunus Waruwu, S.Pt., M.Si., dalam rangkaian peringatan Hari Pahlawan Nasional 2026 yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Nias Barat, Lahomi, Selasa (10/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Bupati secara simbolis menyerahkan rekening pembayaran penghasilan kepada PPPK Paruh Waktu sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan peningkatan kesejahteraan pegawai.
Eliyunus menjelaskan, kenaikan penghasilan PPPK Paruh Waktu tersebut merupakan hasil dari upaya pemerintah daerah memperjuangkan tambahan dukungan anggaran kepada pemerintah pusat. Sebelumnya, keterbatasan kemampuan keuangan daerah hanya memungkinkan pengalokasian penghasilan sebesar Rp250.000 per orang setiap bulan.
Namun, setelah memperoleh tambahan dukungan anggaran dari pemerintah pusat pada Agustus 2026, pemerintah daerah memprioritaskan peningkatan penghasilan PPPK Paruh Waktu menjadi Rp750.000 per bulan.
Baca Juga: Bupati Eliyunus Sambut Pangdam I/BB, Perkuat Sinergi TNI dan Pemkab Nias Barat
"Sejak awal saya memahami bahwa penghasilan PPPK Paruh Waktu sebesar Rp250 ribu masih sangat terbatas. Karena itu, saya berusaha memperjuangkan tambahan anggaran kepada pemerintah pusat. Ketika tambahan anggaran tersebut diperoleh, saya memprioritaskan peningkatan penghasilan PPPK Paruh Waktu dari Rp250 ribu menjadi Rp750 ribu per bulan," ungkap Eliyunus.
Menurutnya, peningkatan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap para pegawai yang telah memberikan kontribusi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Meski demikian, ia mengakui bahwa besaran penghasilan tersebut belum sepenuhnya memenuhi harapan seluruh pegawai. Karena itu, setiap kebijakan tetap harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain menaikkan penghasilan PPPK Paruh Waktu, Pemkab Nias Barat juga memulihkan besaran TPP ASN yang sebelumnya mengalami pengurangan sebesar 33 persen.
Pengurangan tersebut sebelumnya dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian kemampuan keuangan daerah untuk mengakomodasi pembiayaan penghasilan PPPK Paruh Waktu.
Setelah memperoleh tambahan dukungan anggaran, pemerintah daerah kemudian mengambil kebijakan mengembalikan TPP ASN ke besaran semula. Kebijakan pemulihan tersebut telah disesuaikan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2026.
Baca Juga: Kasus RSU Pratama Nias Rp38,55 Miliar, Saksi Soroti Perencanaan Lokasi Baru
Eliyunus menyampaikan bahwa masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) sudah dapat mengajukan proses pembayaran TPP sesuai ketentuan yang berlaku, ketersediaan anggaran, serta kelengkapan administrasi dan persyaratan pembayaran.