Kita juga harus belajar dari kasus-kasus disinformasi yang terjadi di ruang digital Indonesia. Laporan Amnesty International pada Mei 2026 memperlihatkan bagaimana kampanye informasi palsu dan pelabelan terhadap pihak-pihak tertentu dapat memperburuk polarisasi serta mengancam kebebasan masyarakat.
Karena itu, jangan sampai kita menjadi masyarakat yang mudah diprovokasi tetapi sulit diajak berpikir.
Jangan Salah Memahami Musuh Bangsa
Kasus penyadapan Presiden Prabowo semestinya menjadi momentum untuk memperkuat kewaspadaan nasional. Jika benar terdapat penyalahgunaan kekuasaan untuk memata-matai kepala negara tanpa dasar hukum, maka tindakan tersebut harus diusut sampai tuntas.
Kita perlu memahami bahwa tidak semua orang yang berbeda pandangan dengan Presiden adalah musuh Presiden. Tidak semua orang yang mengkritik kebijakan pemerintah berarti membenci Indonesia. Sebaliknya, tidak semua orang yang mengaku mendukung pemerintah otomatis memiliki kepentingan nasional.
Di sinilah kedewasaan politik masyarakat diuji.
Dalam pemikiran Jürgen Habermas tentang ruang publik, demokrasi membutuhkan ruang komunikasi yang rasional, terbuka, dan memungkinkan warga menguji argumentasi. Demokrasi tidak tumbuh dari keseragaman suara, tetapi dari kemampuan masyarakat berdialog sekalipun memiliki pandangan yang berbeda.
Maka, yang harus kita lawan bukan perbedaan pendapat, melainkan manipulasi informasi, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, provokasi, dan segala bentuk tindakan yang merugikan kepentingan bangsa.
Kita boleh berbeda pilihan politik. Kita boleh tidak setuju dengan kebijakan Presiden Prabowo. Kita bahkan wajib mengingatkan pemerintah ketika melakukan kesalahan. Tetapi jangan sampai perbedaan itu membuat kita kehilangan kesadaran bahwa kita berada dalam satu rumah bernama Indonesia.
Tanyakan pada Hati Kita: Sedang Berpihak kepada Siapa?
Dari kasus ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa kekuasaan selalu memiliki tantangan, baik dari dalam maupun luar. Presiden, institusi negara, dan seluruh perangkat pemerintahan harus bekerja berdasarkan hukum dan kepentingan rakyat.
Tetapi bangsa ini juga tidak boleh membiarkan dirinya terpecah oleh kepentingan politik sesaat.
Saya ingin mengajak kita semua merenungkan satu hal. ketika dunia sedang memperkuat ketahanan pangan, memperkuat pertahanan, membangun kesiapsiagaan masyarakat, dan mengantisipasi ancaman global, apakah kita justru akan menghabiskan energi untuk saling menjatuhkan?
Kepada kawan-kawan yang hari ini berbeda pandangan politik, mari kita bertanya kepada hati masing-masing. Apakah kita sedang memperjuangkan kepentingan rakyat dan masa depan Indonesia, atau hanya sedang mempertahankan ego kelompok dan kepentingan politik?
Pertanyaan itu tidak hanya ditujukan kepada mereka yang mengkritik pemerintah tetapi juga kepada mereka yang berada di dalam lingkaran kekuasaan.
Karena keberpihakan kepada Indonesia tidak diukur dari seberapa keras kita membela seorang presiden, melainkan dari seberapa besar kesediaan kita menjaga kepentingan bangsa, mengawal hukum, memperjuangkan keadilan, dan memastikan negara bekerja untuk rakyat.
Presiden bisa berganti. Pemerintahan bisa berganti. Kepentingan politik bisa berubah. Tetapi Indonesia harus tetap berdiri.