NAWACITAPOST.COM - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Bambang Susantono, mengumumkan rencana pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dimulai tahun depan. Saat ini, proses pembangunan gedung tersebut masih dalam tahap desain bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Sedang dibicarakan dan didesain oleh teman-teman dari PUPR. Kalau dijadwal kalau tidak salah di tahun depan 2025 (kemungkinan mulai dibangun)," kata Bambang, dikutip Selasa(19/3/2024).
Menurut Bambang, pembangunan Gedung DPR di IKN merupakan bagian dari upaya menjadikan IKN sebagai kota yang menyeluruh. Selain itu, dia berharap agar Nusantara sebagai Ibu Kota Indonesia ke depan dapat secara lengkap menjalankan landasan sistem pemerintahan trias politica.
Baca Juga: Buruh Minta THR 2024 Dibayarkan Penuh
"Kita ingin agar ada kelengkapan dari trias politica di sana. Eksekutifnya ada, legislatifnya ada, yudikatifnya ada. Sehingga, memang IKN berfungsi sebagai kota yang menyeluruh," ujarnya.
Pengerjaan infrastruktur IKN saat ini terbagi dalam dua tahapan. Tahap pertama terdiri dari 40 paket senilai hampir Rp25 triliun dan tahap kedua terdiri dari 49 paket senilai Rp43 triliun.
Pembangunan Gedung DPR belum termasuk dalam dua paket pekerjaan tersebut. Secara keseluruhan, pembangunan IKN tahap 1 hingga periode 7 Maret 2024 telah mencapai 77%. Pada tahap pertama ini, pemerintah fokus menyiapkan ekosistem utama seperti Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Baca Juga: Pilkada DKJ: Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Dipilih Berdasarkan Suara Terbanyak
Sejalan dengan rencana pembangunan tersebut, pemerintah juga mengusulkan agar sebanyak 30 lembaga di luar Kementerian, termasuk DPR dan DPD, tetap menetap di Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas institusi pemerintahan selama masa transisi pemindahan ibu kota.