NAWACITAPOST.COM – Suasana Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX DPR RI pada Kamis (16/7/2026) mendadak tegang dan dipenuhi atmosfer emosional yang pekat. Di hadapan para wakil rakyat, Media Wahyudi Askar, peneliti senior sekaligus anggota MBG Watch, menyampaikan testimoni dramatis yang mengocok nalar publik. Dengan suara bergetar namun sarat akan data, Wahyudi membongkar apa yang ia sebut sebagai "sisi gelap" dari program megaproyek Makan Bergizi Gratis (MBG).
Bukan sekadar kritik normatif, pernyataan Wahyudi di ruang sidang parlemen hari itu adalah sebuah hantaman keras terhadap tata kelola kebijakan nasional yang dinilainya telah berada di titik nadir.
Sentilan Akademisi Dunia: "Tidak Ada Satupun Negara di Dunia yang MBG-nya Diurus Aparat!"
Wahyudi membuka pembicaraan dengan membeberkan rekam jejak akademiknya yang panjang di Eropa, membandingkan potret perlindungan sosial global dengan realitas yang terjadi di tanah air hari ini.
"Saya menghabiskan belasan tahun meneliti tentang perlindungan sosial di banyak negara. Saya menyelesaikan S2 dan S3 di Inggris. Tidak ada satupun negara di seluruh dunia yang program makan bergizi gratisnya dilakukan oleh aparat keamanan!" tegas Wahyudi, disambut keheningan mendalam di ruang rapat.
Menurutnya, pelibatan aparat keamanan dalam ranah distribusi logistik pangan anak sekolah adalah anomali global yang tidak masuk akal secara komparatif. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Wahyudi langsung menukik ke jantung persoalan: anggaran dan potensi rasuah.
"Dari semua program perlindungan sosial yang ada di seluruh dunia, we are the biggest free meal school program. Program ini adalah yang terbesar dari segi anggarannya. Dan satu catatan menarik... ini adalah program terbesar dalam hal inefisiensi dan potensi korupsinya di seluruh dunia!" kata Wahyudi.
"Tontonan Irasionalitas": Ketika Penegakan Hukum Dikebiri
Dramaturgi RDPU semakin memuncak ketika Wahyudi membeberkan fakta-fakta kejanggalan hukum yang terjadi di balik layar pasca-penangkapan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Kebijakan intervensi hukum disinyalir telah mencederai rasa keadilan publik.
Baca Juga: Mega Proyek Laptop Gaib: Komisi IV DPRD Pesawaran Disorot Tajam, Taji Pengawasan Dinilai Tumpul!
"Hingga kemudian datanglah hari ketika Kepala BGN ditangkap, datanglah hari kemudian Kejaksaan Agung diminta berhenti untuk mengumpulkan data berkaitan dengan korupsi di MBG. Kami, publik, ditontonkan oleh irasionalitas yang tidak masuk akal!" serunya.
Dampak Sistemik yang Menghancurkan Petani Lokal
MBG Watch juga menyoroti bagaimana sistem Satuan Pelayanan Pangan Bergizi (SPPG) justru menjadi bumerang bagi perekonomian akar rumput. Berdasarkan kajian mereka, skema ini melanggar prinsip persaingan usaha sehat dan memicu efek domino yang mengerikan:
-
Pukulan Telak bagi Petani & Peternak: Skema SPPG dinilai mematikan ruang gerak produsen lokal demi korporatisasi sepihak.
-
Instabilitas Harga Pangan Akut: Terjadi lonjakan harga pangan dari minggu ke minggu (week-to-week).
-
Multiplayer Negatif Efek: Di wilayah dengan konsentrasi SPPG tertinggi, harga daging ayam melonjak lebih dari 10 persen hanya dalam waktu sepekan. Dampak buruk ini terpaksa ditanggung oleh masyarakat luas yang bahkan anak-anaknya tidak menerima manfaat program MBG.
Tags
Terkini
Bom Waktu di Bea Cukai! BPK Bongkar Skandal Pengembalian Dana Miliaran Rupiah ke Importir Penunggak Utang
Senin, 20 Juli 2026 | 10:33 WIBDosen UGM Diintimidasi Doxxing Usai Kritik Kementerian PU, Kampus Pasang Badan!
Senin, 20 Juli 2026 | 10:33 WIBHisteris di Parlemen: Wahyudi Askar Bongkar Sisi Gelap MBG, Sebut Terbesar Sekaligus Terkorup di Dunia!
Minggu, 19 Juli 2026 | 14:39 WIBGara-Gara Baju Telat, Oknum Penjahit di Bali Viral Usai Lontarkan Makian dan Ancaman
Minggu, 19 Juli 2026 | 14:39 WIBGuncang DPR! Aliansi Ibu Indonesia Mengamuk: Program Makan Bergizi Gratis Hina Ilmu Pengetahuan dan Kaum Perempuan!
Minggu, 19 Juli 2026 | 14:38 WIBDua Nyawa Pelajar Melayang di Atas Rel, Di Mana Gubernur Lampung dan PT KAI?
Sabtu, 18 Juli 2026 | 18:09 WIBDebat Sengit Kepala Bakom RI vs BEM UI: Sengkarut Anggaran Pendidikan di Balik Program Makan Bergizi Gratis
Sabtu, 18 Juli 2026 | 18:08 WIBMenembus Batas Keterbatasan: Langkah Berani Bupati Anton Gandeng PT SMI demi RSUD dan MPP Rokan Hulu
Jumat, 17 Juli 2026 | 19:01 WIBJerat Korupsi Febrie Adriansyah Seret Don Ritto, Rekan Bisnis Sekaligus Adik Tingkat yang Kini Diborgol Brimob!
Jumat, 17 Juli 2026 | 16:57 WIBDrama Eks Jampidsus Febrie Adriansyah: Sempat Membingungkan Jadi Saksi 3 Mega Kasus
Jumat, 17 Juli 2026 | 11:18 WIBTrafik Bandara Juanda Capai 721.293 Ribu Penumpang Selama Periode Libur Sekolah
Selasa, 14 Juli 2026 | 15:58 WIBKapolda Irjen Pol Herry Heryawan Merotasi Sejumlah Pejabat Strategis di Lingkungan Polda Riau
Senin, 13 Juli 2026 | 21:39 WIBBupati Rokan Hulu Anton Support Mahasiswa Teknik Universitas Pasir Pengaraian
Kamis, 9 Juli 2026 | 18:39 WIBEnam Tersangka Dugaan Korupsi RSU Pratama Nias Dipindahkan ke Medan, Kejari: Kasus Terus Dikembangkan
Kamis, 9 Juli 2026 | 12:34 WIBTak Berakhir di Pengadilan, Perselisihan Kakak-Adik di Nias Utara Berujung Damai
Rabu, 8 Juli 2026 | 00:09 WIBGebrakan Revolusioner SMPN 2 Nganjuk: Perpustakaan Digital Cendekia ARPEDA Resmi Meluncur, Dunia Literasi Kini dalam Genggaman!
Selasa, 7 Juli 2026 | 13:20 WIBWahana Bermain Modern Siap Hadir di Pasar Modern Pasir Pengaraian November 2026
Senin, 6 Juli 2026 | 18:56 WIBBea Cukai Kanwil Jawa Timur I Catat Penerimaan Rp38,99 Triliun pada Semester I 2026
Senin, 6 Juli 2026 | 14:32 WIB