NAWACITAPOST.COM – Suasana Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX DPR RI pada Kamis (16/7/2026) mendadak tegang dan dipenuhi atmosfer emosional yang pekat. Di hadapan para wakil rakyat, Media Wahyudi Askar, peneliti senior sekaligus anggota MBG Watch, menyampaikan testimoni dramatis yang mengocok nalar publik. Dengan suara bergetar namun sarat akan data, Wahyudi membongkar apa yang ia sebut sebagai "sisi gelap" dari program megaproyek Makan Bergizi Gratis (MBG).
Bukan sekadar kritik normatif, pernyataan Wahyudi di ruang sidang parlemen hari itu adalah sebuah hantaman keras terhadap tata kelola kebijakan nasional yang dinilainya telah berada di titik nadir.
Sentilan Akademisi Dunia: "Tidak Ada Satupun Negara di Dunia yang MBG-nya Diurus Aparat!"
Wahyudi membuka pembicaraan dengan membeberkan rekam jejak akademiknya yang panjang di Eropa, membandingkan potret perlindungan sosial global dengan realitas yang terjadi di tanah air hari ini.
"Saya menghabiskan belasan tahun meneliti tentang perlindungan sosial di banyak negara. Saya menyelesaikan S2 dan S3 di Inggris. Tidak ada satupun negara di seluruh dunia yang program makan bergizi gratisnya dilakukan oleh aparat keamanan!" tegas Wahyudi, disambut keheningan mendalam di ruang rapat.
Menurutnya, pelibatan aparat keamanan dalam ranah distribusi logistik pangan anak sekolah adalah anomali global yang tidak masuk akal secara komparatif. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Wahyudi langsung menukik ke jantung persoalan: anggaran dan potensi rasuah.
"Dari semua program perlindungan sosial yang ada di seluruh dunia, we are the biggest free meal school program. Program ini adalah yang terbesar dari segi anggarannya. Dan satu catatan menarik... ini adalah program terbesar dalam hal inefisiensi dan potensi korupsinya di seluruh dunia!" kata Wahyudi.
"Tontonan Irasionalitas": Ketika Penegakan Hukum Dikebiri
Dramaturgi RDPU semakin memuncak ketika Wahyudi membeberkan fakta-fakta kejanggalan hukum yang terjadi di balik layar pasca-penangkapan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Kebijakan intervensi hukum disinyalir telah mencederai rasa keadilan publik.
Baca Juga: Mega Proyek Laptop Gaib: Komisi IV DPRD Pesawaran Disorot Tajam, Taji Pengawasan Dinilai Tumpul!
"Hingga kemudian datanglah hari ketika Kepala BGN ditangkap, datanglah hari kemudian Kejaksaan Agung diminta berhenti untuk mengumpulkan data berkaitan dengan korupsi di MBG. Kami, publik, ditontonkan oleh irasionalitas yang tidak masuk akal!" serunya.
Dampak Sistemik yang Menghancurkan Petani Lokal
MBG Watch juga menyoroti bagaimana sistem Satuan Pelayanan Pangan Bergizi (SPPG) justru menjadi bumerang bagi perekonomian akar rumput. Berdasarkan kajian mereka, skema ini melanggar prinsip persaingan usaha sehat dan memicu efek domino yang mengerikan:
-
Pukulan Telak bagi Petani & Peternak: Skema SPPG dinilai mematikan ruang gerak produsen lokal demi korporatisasi sepihak.
-
Instabilitas Harga Pangan Akut: Terjadi lonjakan harga pangan dari minggu ke minggu (week-to-week).
-
Multiplayer Negatif Efek: Di wilayah dengan konsentrasi SPPG tertinggi, harga daging ayam melonjak lebih dari 10 persen hanya dalam waktu sepekan. Dampak buruk ini terpaksa ditanggung oleh masyarakat luas yang bahkan anak-anaknya tidak menerima manfaat program MBG.
Tags
Terkini
Imigrasi Indonesia Raih PNBP Rp 8,68 Triliun, Lampaui Target 2026 pada Pertengahan Oktober
Jumat, 16 Oktober 2026 | 10:17 WIBBank Mandiri Perluas Akses Investasi Emas Lewat ATM Emas Terintegrasi Livin’
Kamis, 15 Oktober 2026 | 21:14 WIBKunjungan Kerja Dr (H.C) Zulkifli Hasan Mentri Koordinator Bidang Pangan RI Di KDKMP Waru Sidoarjo
Kamis, 15 Oktober 2026 | 15:47 WIBSoal Pemekaran DOB, DPP HIMNI Tegaskan Realitas Fiskal dan Tolak Penggabungan Wilayah
Kamis, 15 Oktober 2026 | 14:38 WIBEksepsi Kandas, Perkara RSU Pratama Nias Masuk Babak Pembuktian
Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:14 WIBPerkuat Pengawasan Dana Desa, Pemcam Moro’o Gelar Evaluasi ADD, DD, dan BUMDes 2026
Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:00 WIBSabar Bali! Wayan Koster Garansi BBM Normal, Antrean SPBU Masih Melingkar
Rabu, 14 Oktober 2026 | 19:55 WIBImbas Kabut Asap Karhutla: Langit Palangka Raya Menguning Pekat dan Warga Kesusahan Bernapas
Rabu, 14 Oktober 2026 | 19:55 WIBPrahara Pengadaan Bencana: Sestama Kena OTT KPK, BNPB Janji Tak Intervensi
Rabu, 14 Oktober 2026 | 19:55 WIBOTT Bencana: KPK Bekuk Sestama BNPB dan Sita Rp1,4 Miliar Plus Emas Batangan
Rabu, 14 Oktober 2026 | 19:55 WIBDi Tengah Badai Ekonomi, Menteri Keuangan Suahasil Nazara Apresiasi Lonjakan Penerimaan Bea Cukai
Rabu, 14 Oktober 2026 | 06:02 WIBBaja Benteng Garda Depan: Bea Cukai Rangkul Civitas Akademika Lawan Kejahatan Lintas Perbatasan
Rabu, 14 Oktober 2026 | 06:02 WIBSokong Pertahanan Negara, Bea Cukai Tanjung Priok Kawal Pembebasan Bea Masuk Kapal Induk Giuseppe Garibaldi
Rabu, 14 Oktober 2026 | 06:02 WIBGempur Rokok Ilegal, Bea Cukai Morowali Amankan Belasan Ribu Batang Cukai Palsu
Rabu, 14 Oktober 2026 | 06:02 WIBBenteng Terakhir Hijau Nusantara: Presiden Prabowo Targetkan 70 Ribu Polisi Hutan Atasi Karhutla
Rabu, 14 Oktober 2026 | 06:02 WIBGuncang Istana, Rocky Gerung "Ditegur" Kepala Bakom Usai Desak Gibran Mundur
Rabu, 14 Oktober 2026 | 06:01 WIBGemuruh Sorak Pelajar Sambut Wawali Kota Bekasi Harris Bobihoe Saat Buka Avassco XI
Rabu, 14 Oktober 2026 | 06:01 WIBTri Adhianto Buka Jalan Investasi Beijing-Jiangsu, Kota Bekasi Menuju Pusat Ekonomi Digital
Rabu, 14 Oktober 2026 | 06:01 WIBLangit Jambi Mencekam: Asap Karhutla Memekat, ISPU Tembus Kategori Berbahaya 300
Selasa, 13 Oktober 2026 | 16:34 WIBKlaim Dana Rp17 Miliar Bergulir, BTN Tegaskan Pembuktian Hukum dan Transparansi
Selasa, 13 Oktober 2026 | 14:05 WIB