nasional

Menjaga Marwah Tokoh dan Demokrasi: GAMKI Ajak Publik Fokus pada Substansi, Bukan Polarisasi

Selasa, 5 Mei 2026 | 20:01 WIB

NAWACITAPOST.COM — Dinamika sosial-keagamaan di tanah air kembali menjadi sorotan pasca kunjungan silaturahmi Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Pdt. Jacklevyn Manuputty, dan Ephorus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Pdt. Victor Tinambunan, ke kediaman mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK).

Pertemuan tersebut memicu gelombang opini yang kontras di ruang publik. Di satu sisi, langkah ini dipandang sebagai diplomasi sejuk untuk meredam ketegangan; di sisi lain, tak sedikit warga net dan jemaat yang melontarkan kritik tajam hingga kecaman. Menanggapi situasi yang kian memanas, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) menyerukan pesan perdamaian yang menitikberatkan pada kedewasaan berdemokrasi.

Dialog sebagai Jembatan, Bukan Sekat

GAMKI secara resmi menyatakan penghormatannya terhadap langkah yang diambil oleh pimpinan PGI dan HKBP. Menurut organisasi pemuda Kristen tersebut, dialog adalah instrumen krusial untuk menjaga komunikasi konstruktif dan meminimalisir misinterpretasi yang berpotensi membelah masyarakat.

Baca Juga: PMB Cyber University 2026 Resmi Dibuka, Hadirkan Program Studi Berbasis Digital

“Ruang publik harus dijaga agar tetap sehat, rasional, dan fokus pada substansi. Jangan sampai kita terjebak dalam polarisasi yang justru merugikan keutuhan bangsa,” tegas Saddan Sitorus, Kuasa Hukum GAMKI, dalam keterangan resminya pada Senin (4/5/2026).

Saddan menekankan bahwa perbedaan pandangan adalah hal lumrah, namun tidak boleh menjadi legalitas untuk melakukan serangan personal kepada para tokoh agama maupun tokoh nasional.

Meluruskan Kekeliruan Lewat Jalur Konstitusional

Pangkal dari polemik ini bermula dari ceramah Jusuf Kalla di Universitas Gadjah Mada (UGM) beberapa waktu lalu. JK dinilai keliru dalam menggunakan terminologi "Mati Syahid" dalam konteks kekristenan saat membahas konflik masa lalu di Poso dan Ambon.

Baca Juga: Dinasti Di Balik Toga—Gurita Nepotisme Atau Sekadar Kebetulan di UGN?

Berikut adalah poin-poin utama mengapa pernyataan tersebut dipersoalkan:

  • Kekeliruan Teologis: Istilah "Mati Syahid" tidak dikenal dalam doktrin Kristiani maupun Kitab Suci Injil.
  • Generalisasi Konflik: GAMKI menilai narasi sejarah Poso dan Ambon yang disampaikan JK tidak bisa digeneralisasi sebagai fakta sosial umat Kristiani secara keseluruhan, baik di Indonesia maupun global.
  • Risiko Misinterpretasi: Narasi yang tidak akurat dikhawatirkan akan membentuk stigma negatif antarumat beragama jika tidak segera diluruskan.

Sebagai langkah antisipatif agar kegaduhan tidak liar di media sosial, GAMKI bersama koalisi lembaga lainnya memilih jalur hukum. "Laporan ke kepolisian adalah upaya meluruskan sesuatu yang keliru secara beradab. Kami mengedepankan kesetaraan di depan hukum dan keadilan substantif," tambah Saddan.

Suara dari Tokoh Agama: Ajaran Kasih adalah Inti

Senada dengan GAMKI, Ketua Umum Asosiasi Pendeta Indonesia (API), Pdt. Harsanto Adi, turut memberikan klarifikasi mendalam mengenai esensi ajaran Kristiani. Ia menegaskan bahwa kekerasan atas nama keyakinan adalah hal yang bertentangan dengan iman Kristen.

Baca Juga: Rekor! Hanya 4 Jam, Cluster Neora Metland Menteng Ludes Terjual: Era Baru Green Connected Living Dimulai!

Adapun Poin Klarifikasi dan Penjelasannya:

Halaman:

Tags

Terkini