Jakarta NAWACITA – Kementerian Hukum dan HAM RI (Kemenkumham) berkomitmen untuk menjadi good governance di lingkungan hukum dan HAM. Diawal 2019, Kementerian dibawah kepemimpinan Yasona Laoly tersebut menandatangani pakta integritas dan piagam pembangunan zona integritas untuk Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

Penandatangan integritas dilakukan oleh seluruh jajaran Kemenkumham, baik itu yang mewakil kantor wilayah hingga Menkumham Yasona Laoly di lingkungan kantor Kemenkumham, Kamis (3/1).

"Kemarin kita sudah merefleksikan dan merenungkan segala aktivitas dan capaian 2018. Hari ini adalah bagian dari langkah pertama kita dalam mengokohkan komitmen kita untuk mewujudkan good governance di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM," kata Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, di Gedung Kemenkumham, Kamis, 3 Januari 2018.

Tak hanya jajaran Kemenkumham, penandatangan pakta integritas tersebut juga dilakukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Syafruddin dan Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai.

Yasona berharap hal tersebut tak hanya berlaku secara seremonial sajat, tapi benar-benar dipahami sebagai persiapan kerja dan juga fondasi bagi keberhasilan kerja di tahun 2019.

Dikesempatan tersebut, selain penandatangan pakta integritas tersebut, Kemenkumham juga menyerahkan SK CPNS tahun 2017 dan 2018.

"SK kepada 17.521 orang hasil rekrutmen 2017 dan 1.985 orang hasil rekrutmen 2018. Mereka adalah ASN dan calon ASN yang melewati lulus seleksi dan tahap pembinaan secara terus-menerus," pungkas Menkumham Yasona.

Pakta integritas tersebut ditandatangani 12 kepala kantor wilayah hukum dan HAM. Yakni, dari wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Papua, dan Papua Barat.

"Dari sini kita akan mewujudkan Kemenkumham menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM," kata Yasonna.

Dia meminta jajaran Kemenkumhan agar tetap fokus melaksanakan tugas dan mempunyai manfaar bagi masyarakat.

"Jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk tetap fokus melaksanakan prioritas nasional, prioritas bidang, dan prioritas kementerian. Buatlah sesuatu yang membanggakan di tahun 2019," pungkas Yasonna.