NAWACITAPOST.COM - Dalam panorama politik Indonesia, setiap langkah dan keputusan pemerintah selalu menjadi sorotan publik. Namun, sedikit demi sedikit, kebenaran sesungguhnya mulai terungkap.
Pengamat politik Agustus Gea mengibaratkan seperti kata pepatah, "Sepandai-pandai tupai melompat, sekali-sekali jatuh juga, sepintar-pintar menyimpan barang busuk, akhirnya tercium juga."
"Berbagai peristiwa belakangan ini membuka mata kita terhadap realitas yang tersembunyi di balik kebijakan dan tindakan pemerintah," kata Agutus Gea, Jumat (9//2/2024).
Salah satu contohnya adalah hasil survei yang menyebutkan bahwa 80% rakyat Indonesia puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo. Namun, belakangan terkuak bahwa hasil survei tersebut hanyalah settingan belaka. Pengakuan dari sejumlah pihak mulai memperlihatkan fakta yang sebenarnya terjadi di balik layar.
Perguruan tinggi bergengsi di Indonesia pun ikut memberikan kritik terhadap kebijakan Presiden Jokowi terkait pemindahan ibu kota negara (IKN).
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, mantan Gubernur DKI Jakarta, mengungkapkan bahwa ia pernah memberikan usulan kepada Presiden Jokowi terkait lokasi ibu kota negara. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah, meskipun kritik terus mengalir dari berbagai pihak.
Tak hanya itu, KPU juga menjadi sorotan atas pelanggaran kode etik dalam proses pemilihan umum. Ketidaknetralan dalam menjalankan tugas menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Sikap diam masyarakat, termasuk dari para akademisi dan mahasiswa, dianggap sebagai peluang bagi pemerintah untuk bertindak semena-mena.
"Namun dengan Sikap diam masyarakat termasuk Perguruan Tinggi, membuat Sang Presiden semakin menjadi-jadi dan semakin lebih berani bertindak semena-mena karena menilai toh masyarakat Indonesia nanti diam dan tidak berani," kata Agustus Gea.
Presiden, lanjut Agustus Gea, seharusnya mengingat bahwa TNI berasal dari rakyat dan berkomitmen pada NKRI, bukan pada Presiden. Selain itu, Presiden diingatkan bahwa sebagai Kepala Negara, netralitas dalam proses Pemilu merupakan kewajiban, terutama untuk memastikan proses demokratis yang damai.
Ia berharap, penegasan terakhir Jokowi tentang tidak berkampanye dianggap dapat meredakan ketegangan, terutama di kalangan mahasiswa dan akademisi.
"Mudah-mudahan dengan pernyataan Presiden Jokowi yang terakhir, yang mengatakan tidak berkampanye membuat para mahasiswa dan Guru Besar Perguruan Tinggi di Indonesia yang sempat marah, terpuaskan dengan sikap sang presiden,"