NAWACITAPOST.COM - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyoroti isu serius terkait kasus korupsi di Indonesia. Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap penggunaan kasus hukum sebagai alat untuk kepentingan politik.
Dikatakan Ganjar, Indonesia memerlukan pemerintahan yang bersih dan pemimpin yang menjadi teladan dalam menegakkan hukum agar IPK dapat meningkat.
"Ya karena kita tidak serius mengawal itu, kalau kita serius maka good governance mesti ditingkatkan, teladan mesti diberikan, dan harus tegas, kalau enggak, pilih-pilih. Hari ini kan orang bercerita sandera-sandera politik," ungkap Ganjar di Pontianak pada Rabu, 31 Januari 2024.
Baca Juga: PT KCI Ancam Denda Oknum Pembuang Kawat Spring Bed di Rel Stasiun Pondok Ranji Rp15 Juta
Ganjar melihat praktik sandera politik melalui kasus hukum melemahkan penegakan hukum dan menyebabkan stagnansi bahkan penurunan IPK Indonesia. "Hukum menjadi terkalahkan dan panglimanya tidak lagi hukum, tapi politik," kata dia.
Pada tahun 2023, IPK Indonesia tercatat pada angka 34, yang menyebabkan peringkat negara ini turun menjadi 115 dari 180 negara, dibandingkan dengan peringkat 110 di tahun 2022. Ganjar menyatakan keprihatinannya terhadap situasi ini, mengkritik penggunaan kasus hukum untuk kepentingan politik yang berpotensi merugikan penegakan hukum dan reputasi bangsa.
Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, diwakili oleh Todung Mulya Lubis, menargetkan peningkatan IPK sebanyak dua poin setiap tahun selama kepemimpinan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Target tersebut diharapkan dapat membawa IPK Indonesia dari 34 tahun 2023 menjadi 44 tahun 2029.
Baca Juga: Crazy Rich Palembang Gelar Pesta Ulang Tahun Mewah, Netizen: The Real Anak Tunggal Kaya Raya
Dengan visi reformasi hukum, Ganjar Pranowo berkomitmen untuk memastikan bahwa kasus korupsi tidak lagi dijadikan alat sandera politik, serta menyuarakan kebutuhan akan pemerintahan yang bersih dan tegas demi memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum di Indonesia.