NAWACITAPOST.COM - Polemik terkait pengelolaan limbah dari industri pengrajin tahu di Jombang terus menjadi perbincangan. Perkumpulan UMKM Tahu Jombang 'Sumber Berkah' baru-baru ini menyampaikan keluhannya kepada Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, terkait kunjungan petugas Polda Jatim pada 4 Januari 2024 terkait pembuangan limbah.
Menyikapi hal ini, Ketua DPD RI LaNyalla mengajak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang untuk memberikan dukungan kepada para pengrajin tahu dalam upaya membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
"Para pengrajin tahu ini mengeluh karena tidak memiliki instalasi pengolahan limbah, terutama karena biaya yang besar. Meskipun mereka sudah menyediakan lahan, fasilitas tersebut tetap menjadi kendala. Inilah yang perlu didorong dan difasilitasi oleh Pemkab Jombang," ujar LaNyalla dalam kunjungan kerjanya di Jawa Timur pada Selasa (9/1/2024).
Baca Juga: Debat Capres Ketiga, Pengamat: Ganjar Tampilkan Performa Terbaik dibanding Pesaingnya
Dalam surat resmi yang ditujukan kepada Ketua DPD RI, Perkumpulan UMKM Tahu Jombang 'Sumber Berkah', yang memiliki 82 anggota, menyatakan keseriusan mereka untuk membangun IPAL skala komunal.
Namun, hingga saat ini, belum ada tindakan atau perhatian yang diberikan oleh Pemkab Jombang terkait komitmen tersebut.
"Komitmen ini perlu dukungan, agar para pengrajin tahu yang berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jombang tidak terus menghadapi masalah hukum," tambah LaNyalla.
Baca Juga: Fokus pada Monetisasi Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi, Ganjar Disebut Sebagai Jokowi 3.0
LaNyalla menekankan pentingnya Pemkab Jombang merespons komitmen para pengrajin tahu untuk bersama-sama membangun IPAL.
"Pemkab Jombang harus hadir dalam mengatasi masalah yang dihadapi para pengrajin tahu," ujarnya.
Di sisi lain, dalam surat mereka, para pengrajin tahu juga menyuarakan permasalahan pasokan kedelai sebagai bahan baku utama mereka.
Baca Juga: Mempertahankan Nilai-Nilai Pancasila di Era Gen Z
Mereka mengeluhkan keterlambatan suplai kedelai impor, yang berdampak pada ketidakstabilan harga kedelai.
"Mengenai pasokan kedelai ini, perlu campur tangan pemerintah pusat. Suplai kedelai sebagai bahan baku tahu tidak boleh terhambat. Saya akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mengatasi hal ini," tegas LaNyalla.