Jumat, 10 Juli 2026

Pendaftar Kartu Prakerja Harus Diawasi Tindak Lanjutnya

Photo Author
Martin, Nawacita Post
- Selasa, 14 April 2020 | 13:49 WIB
Jakarta, Nawacitapost - Wakil Ketua MPR mengingatkan pemerintah agar hati – hati melaksanakan program prakerja pada gelombang pertama sebanyak 164.000 pekerja, sedangkan yang membutuhkan pekerjaan mencapai jutaan orang.

"Sekarang banyak perusahaan yang telah merumahkan, bahkan mem-PHK karyawannya, berdasarkan informasi yang berkembang tercatat 1,5 juta orang di-PHK," kata Lestari Moerdijat, Wakil Ketua MPR dari Fraksi NasDem, di Jakarta, Senin (13/4).

Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai NasDem itu minta kepada pemerintah agar memperhatikan mereka. "Jangan sampai mereka frustrasi karena terbentur persyaratan yang tidak bisa mereka penuhi,” kata Rerie, sapaan akrab Lestari Moerdijat.

Dalam persyaratan untuk mendapatkan kartu Prakerja, disebutkan Lestari, yang boleh mendaftar adalah warga negara berusia 18 tahun ke atas. Namun dia mempertanyakan juga mengenai batasan usia sampai berapa tahun, apakah yang sudah berusia di atas 50 tahun masih boleh mendaftar?.

Rerie juga mengingatkan setelah mereka ikut pendidikan dan pelatihan apakah pemerintah sudah mempersiapkan tindak lanjutnya, misalnya kesempatan atau lowongan kerja buat mereka.

"Apakah pemerintah sudah punya data berapa banyak perusahaan yang siap menampung mereka? Jangan sampai setelah mendaftar dan ikut pelatihan, mereka kembali menjadi pengangguran," katanya.

Ditambahkan Rerie, motivasi pendaftar kartu prakerja perlu digali dan diawasi tindak lanjutnya. Menurutnya jangan sampai yang mendaftar kartu prakerja itu hanya coba-coba. Setelah mereka lulus, siapa yang mengawasi dan menindaklanjuti.

“Ini penting, jangan sampai anggaran Rp20 triliun yang disiapkan untuk program ini mubazir," tandasnya.

Lebih lanjut, pendaftaran yang dilaksanakan secara online, anggota dewan ini mengingatkan agar pemerintah menyiapkan infrastruktur, jaringan, sistem dan IT-nya dengan baik.

"Jangan sampai pendaftar terkendala karena infrastruktur onlinenya belum siap. Kita tidak ingin dengar program yang disiapkan untuk menyelesaikan masalah malah memunculkan masalah baru," tambah Rerie.

Editor: Martin

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Terkini