Refly Harun Serukan People Power untuk Lawan 'Cawe-cawe' Istana

NAWACITAPOST.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) semakin menjadi sorotan publik menjelang akhir masa jabatannya. Langkah-langkah yang diambil oleh Jokowi menuai kontroversi di kalangan masyarakat, dengan manuver terbarunya yang membawa putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi Wakil Presiden RI termuda dalam sejarah Indonesia.

Masyarakat yang tidak setuju dengan langkah tersebut menggelar aksi demonstrasi bersama Front Rakyat Semesta (FRS) di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2024). Tokoh-tokoh seperti pakar hukum tata negara, Refly Harun, turut hadir dalam aksi tersebut.

Refly Harun menilai bahwa kecurangan dan cawe-cawe Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024 hanya bisa diatasi melalui people power atau parlemen jalanan.

Baca Juga: Ciputra Development Bidik Target Marketing Sales Rp11,1 Triliun pada 2024, Lebih Tinggi dari Tahun Lalu

"Saya sudah bicara dari dahulu bahwa kecurangan dan cawe-cwe Istana hanya bisa dikalahkan oleh people power," kata Refly Harun, dikutip Sabtu (1/3/2024).

Ia juga meragukan proses pemilu 14 Februari lalu, mengatakan bahwa pemilu 2024 sudah di desain secara struktur, sistematis, dan masif. "Salah satunya menggunakan politik intimidasi terhadap aparatur desa. Dan kita tahu aparatur desa merupakan ujung tombak pemilih terbesar di republik ini," kata Refly Harun.

Di sisi lain, mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), membandingkan rezim orde baru di bawah Soeharto dengan rezim saat ini di bawah Jokowi.

Baca Juga: Jauh Dari Hiruk Pikuk Perkotaan, Nikmati Hijaunya Bentangan Alam Wisata Kebun Teh Malino dI Makassar Cocok Untuk Relaksasi Diri

Menurut Said Didu, seorang Presiden Soeharto tidak seberani mengangkat anaknya menjadi wakil presiden, seperti yang dilakukan oleh Jokowi dengan menunjuk putranya, Gibran Rakabuming Raka. Said Didu menyinggung kebijakan kontroversial ini dalam orasinya di depan Gedung DPR RI, mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan melalui "jalan haram."

"Sekarang pemimpin culas pembohong ini, mengangkat anak dan menantunya jadi pejabat semua lewat jalan haram," kata dia.

Lebih lanjut, Said Didu menyatakan kesedihannya melihat rakyat Indonesia dibohongi oleh penguasa. Rakyat banyak yang antre beras, tetapi para pejabatnya malah sibuk berpesta pora di Ibu Kota Negara (IKN) Kalimantan Timur.

Baca Juga: Pemebentukan Desa Binaan Imigrasi di Desa Pauh Pulau Moro Karimun

"Setelah dibohongi menerima bansos politik, mereka (Rakyat) sekarang antre beras, dan pejabatnya berpesta pora di IKN dengan foto macam-macam," tegasnya.

Dalam orasinya, Said Didu juga menyampaikan harapannya agar melalui Hak Angket DPR, penderitaan rakyat dari kebohongan dan keculasan pemerintah saat ini bisa diakhiri. Ia berharap bahwa melalui proses angket di DPR, generasi 98 bisa menunjukkan bahwa mereka mampu mengakhiri pemerintahan yang dinilai tidak baik dan bahkan bisa lebih baik dari pemerintahan saat ini.