Jakarta, Nawacitapost - Mengingat Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Jum’at 13 Maret belum lama ini. Tim tersebut tidak hanya terdiri dari Kementerian Kesehatan, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Intelijen Polri yang turut masuk dalam jajarannya. Salah satu tugasnya, menelusuri riwayat perjalanan pasien COVID-19.

Hal yang dilakukan pemerintah pusat seperti yang dikutip tirto.id  (16/3), bertolak belakang dengan pemerintah provinsi. Misalnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang terang-terangan menyatakan seorang suspect Corona yang meninggal di Cianjur, dinyatakan positif terjangkit virus tersebut. Ia menginginkan pemerintah pusat mengizinkan provinsi yang ia pimpin melakukan tes COVID-19 secara mandiri, lantaran pengetesan pasien berada di bawah wewenang pemerintah pusat.

Bahkan Emil, panggilan karibnya, ingin pemerintah pusat mengizinkan provinsi yang ia pimpin lakukan tes COVID-19 secara mandiri, lantaran pengetesan pasien berada di bawah wewenang pemerintah pusat. Sedangkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menginginkan Presiden mengeluarkan aturan terkait tes mandiri, apalagi uji terkait positif negatif atau positif virus itu hanya bisa dilakukan di Puslitbangkes Kemenkes Jakarta seperti RS Universitas Airlangga, Surabaya, dan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Jakarta.

Ganjar Pranowo melakukan progresif, meliburkan sekolah – sekolah di seluruh Provinsi jawa Tengah selama dua pekan untuk  mencegah penyebaran virus Covid-19. Sedangkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melakukan isolasi diri dan meminta agar warga ibukota selama beberapa hari ke depan saling menjaga jarak atau social distanceing measure, serta meminta pemerintah pusat transfaran dalam penanganan kasus ini.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat Ricky Gunawan yang dirislis tirto.id, menyatakan perbedaan pandang pemerintah menunjukkan pemerintah pusat dan daerah tidak memiliki kesamaan rencana aksi, lemahnya koordinasi dan miskomunikasi.

Belajar dari negara lain, kata Ricky, kebutuhan paling urgen dari situasi sekarang adalah mendorong tes di banyak rumah sakit (rumah sakit harus siap dengan segala fasilitas dan SDM-nya), juga memberitahu riwayat perjalan pasien Corona.

"Di era informasi yang serba cepat dan terbuka, langkah Jokowi yang tidak transparan soal ini hanya akan memperparah situasi, menurunkan kepercayaan masyarakat dan menambah kepanikan publik," jelas dia.

Masih diungkapkan Ricky, secara khusus, pelibatan BIN ke dalam perkara COVID-19, menunjukkan Joko Widodo cenderung mengutamakan pendekatan sekuritisasi terhadap persoalan kesehatan publik.

"Padahal seandainya dari jauh-jauh hari pemerintah tidak anggap remeh Corona dan memaksimalkan institusi kesehatannya, kita (Indonesia) tidak akan berada di situasi seperti sekarang," kata Ricky.

Ia berpendapat, cara pemerintah di awal tidak tepat yakni mencemooh fenomena kesehatan publik yang terjadi secara masif di negara lain dan di waktu yang bersamaan tidak menyiapkan diri.

"Itu tindakan yang gegabah. Belum lagi ungkapan para pejabat publik yang menyepelekan, dan kesannya dengan doa sudah beres. Saya tidak bayar pajak hanya untuk dinasihati oleh pemerintah banyak berdoa," tegas Ricky.

Menurut dia, urusan doa itu biar jadi wilayahnya pemimpin agama, sementara pemerintah adalah mengelola permasalahan publik, menyiapkan rencana aksi antisipasi dan mitigasi yang jelas, terukur, transparan, detil, dan informatif.

"Sekarang begitu angkanya meningkat drastis di Indonesia, pemerintah kelimpungan," imbuhnya.