NAWACITAPOST.COM – Kursi Ketua DPRD Surabaya resmi berpindah. Syaifuddin Zuhri dilantik dalam rapat paripurna, Rabu (6/5/2026). Pengambilan sumpah dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, disaksikan langsung Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Wakil Wali Kota Armuji, serta jajaran Forkopimda.
Pelantikan ini bukan sekadar seremoni. Syaifuddin langsung dihadapkan pada pekerjaan berat: kondisi fiskal Kota Surabaya yang mulai tertekan. Ia pun tak menutup mata, DPRD harus bergerak cepat, bukan hanya bicara konsep.
“Partisipasi publik ini dinamis, tidak selalu stabil. Maka mekanisme pelibatan masyarakat juga harus adaptif dengan kondisi di lapangan,” tegas Syaifuddin.
Namun yang paling disorot, ia terang-terangan menyinggung lemahnya optimalisasi potensi pendapatan daerah. Banyak aset tidur milik pemkot yang dinilai belum dimaksimalkan.
“Termasuk menggali potensi-potensi, lahan-lahan tidur itu harus dihidupkan. Aset pemerintah kota yang tidak digunakan harus bisa mendorong ekonomi kerakyatan,” ujarnya.
Syaifuddin bahkan membuka opsi konkret: aset daerah disewakan dengan skema berpihak pada pelaku usaha kecil. Bukan sekadar jadi aset mati tanpa kontribusi.
“Harusnya bisa dengan sistem sewa yang ada prioritas. Supaya ekonomi kecil ini punya akses fasilitas dan bisa tumbuh,” imbuhnya.
Tak berhenti di situ, ia juga menyoroti potensi lain yang selama ini luput digarap serius, seperti pemanfaatan ruang publik untuk reklame dan aktivitas ekonomi.
“Pemanfaatan aset termasuk reklame di ruang publik, taman-taman. Mungkin ada perubahan yang dirasakan masyarakat, tapi ini untuk memperkuat fiskal Surabaya,” jelasnya.
Soal pembiayaan, Syaifuddin juga tak alergi dengan opsi pinjaman daerah. Namun dengan catatan: harus dipakai untuk sektor produktif, bukan tambal sulam anggaran.
“Pinjaman itu kalau untuk sesuatu yang nilainya naik, justru menguntungkan. Bukan beban,” tegasnya.
Dengan proyeksi APBD Surabaya 2026 mencapai Rp 12,755 triliun, ia menekankan sinergi DPRD dan Pemkot bukan pilihan, tapi keharusan. Fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan harus berjalan beriringan, bukan jalan sendiri-sendiri.
“DPRD akan memastikan setiap kebijakan fiskal itu efektif, akuntabel, dan benar-benar berdampak ke ekonomi daerah,” tandasnya. ***
