Jerit di Ujung Negeri: Saat Bus Perintis Menjadi "Peninggalan" dan Negara Berpaling

NAWACITAPOST.COM — Di balik gemerlap pembangunan infrastruktur dan narasi kemajuan transportasi nasional, terdapat realitas yang jauh lebih kelam di wilayah-wilayah pelosok Indonesia. Di sana, di balik jalanan yang rusak, menanjak, dan terjal, satu-satunya penghubung kehidupan bagi masyarakat adalah bus-bus Perum DAMRI yang kini kian renta.

Namun, harapan akan peremajaan armada dan kepastian akses transportasi bagi warga 3TP (Terdepan, Terluar, Tertinggal, dan Perbatasan) perlahan meredup, seiring dengan sikap pemerintah yang berulang kali menutup pintu bagi Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk DAMRI.

Pusat Kajian Infrastruktur Strategis (PUKIS) mengungkapkan kekecewaan mendalam atas apa yang mereka sebut sebagai "kematian perlahan" bagi konektivitas rakyat kecil. Penolakan terhadap usulan PMN bagi DAMRI—yang telah diajukan hingga tiga kali—bukan sekadar masalah akuntansi atau kebijakan fiskal, melainkan sebuah pengabaian hak asasi bagi warga yang tinggal di ujung negeri.

Baca Juga: Imigrasi Belawan Edukasi Pelajar Cegah Tindakan Pidana Perdagangan Orang

Antara Hidup dan Mati di Jalur Perintis

"Bayangkan masyarakat yang hidup di daerah yang tidak disentuh oleh operator swasta karena medannya yang berat dan dianggap tidak menguntungkan. Di sana, DAMRI adalah napas kehidupan. Jika bus-bus itu mogok di tengah hutan, di tengah gunung, siapa yang akan menolong mereka?" ujar Direktur Eksekutif PUKIS, M. M. Gibran Sesunan, pada Rabu (22/4/2026).

Bagi Gibran, penolakan PMN ini adalah bukti nyata hilangnya empati negara. Sementara entitas BUMN lain yang terus-menerus menelan kerugian mendapatkan suntikan dana yang masif, DAMRI, yang justru menjalankan fungsi sosial murni di wilayah 3TP, justru dibiarkan berjuang sendiri dengan bus-bus yang sudah uzur.

Ciputra Developmen

Banyak armada perintis saat ini sudah tidak layak jalan, namun tetap dipaksa beroperasi demi memastikan seorang siswa bisa sampai ke sekolah, atau seorang ibu bisa membawa hasil buminya ke pasar demi menyambung hidup.

Baca Juga: Bidik Rp9,5 Triliun, Ciputra Development Optimistis Capai Target Lewat Segmen Premium

Dilema "Anak Tiri" Transportasi

Kekecewaan PUKIS memuncak saat membandingkan perlakuan negara terhadap DAMRI dengan BUMN transportasi lain.

"Garuda disuntik dana besar agar tetap mengudara, sementara DAMRI, yang melayani masyarakat yang bahkan tidak bisa mengakses bandara, justru diminta untuk 'mandiri' di tengah medan yang mustahil dikomersialkan," tegas Gibran.

Ketiadaan PMN memaksa DAMRI menunda peremajaan armada. Dampaknya berantai: jadwal keberangkatan yang kian tidak pasti, risiko kecelakaan yang meningkat akibat mesin tua, hingga potensi keterisolasian wilayah jika bus-bus tersebut akhirnya benar-benar tak mampu lagi berjalan.