Jerit di Ujung Negeri: Saat Bus Perintis Menjadi "Peninggalan" dan Negara Berpaling

PUKIS menilai, jika pemerintah tidak segera berbenah, ini bukan sekadar kegagalan bisnis, melainkan sebuah tragedi konektivitas yang akan memutus harapan pembangunan "Indonesia-sentris".

Baca Juga: Properti Eksklusif di Bekasi dan Karawang? Ini Hunian Mewah hingga Ruko Strategis

Harapan yang Tergantung pada Sehelai Kertas Lelang

Saat ini, keberlangsungan layanan DAMRI di daerah perintis masih bergantung pada sistem lelang yang rapuh. Tanpa kepastian pendanaan jangka panjang, DAMRI berada di posisi yang sangat rentan.

PUKIS mendesak perubahan paradigma: ubah sistem lelang menjadi penugasan langsung melalui skema Public Service Obligation (PSO), sebagaimana yang diterapkan pada kereta api.

Skema ini bukan sekadar soal uang, melainkan tentang pengakuan bahwa negara bertanggung jawab penuh atas mobilitas setiap warga negaranya, tanpa terkecuali.

"Kita menjanjikan pemerataan dalam Asta Cita, namun bagaimana mungkin pemerataan tercapai jika untuk sampai ke ibu kota kabupaten saja, warga harus bertaruh nyawa di dalam bus yang sudah waktunya pensiun," tanya Gibran dengan retoris.

Baca Juga: Tren Hunian 2026: Perpaduan Desain Modern, Harmoni Alam, dan Jaminan Keamanan Aset

Jeritan yang Terabaikan

Di tengah krisis energi dan tantangan ekonomi, transportasi publik seharusnya menjadi benteng terakhir yang diperkuat. Namun, dengan kebijakan saat ini, DAMRI seolah sedang dipaksa untuk lari maraton dengan kaki yang diikat.

PUKIS menutup pandangannya dengan sebuah pesan yang menusuk: negara mungkin bisa menghitung keuntungan dan kerugian di atas kertas, namun negara tidak pernah bisa menghitung berapa banyak potensi yang mati, berapa banyak anak yang putus sekolah, dan berapa banyak ekonomi daerah yang lumpuh karena bus DAMRI tidak kunjung datang menjemput mereka di pelosok negeri.

Masa depan transportasi nasional sedang dipertaruhkan. Dan di ujung jalan yang berdebu di pelosok 3TP, masyarakat masih menunggu: apakah kehadiran negara benar-benar nyata, atau hanya sekadar slogan di atas kertas kebijakan yang tak pernah menyentuh tanah?