Kontroversi Penunjukan Komisaris BUMN

NAWACITAPOST.COM - Para pakar ekonomi mengkritik penunjukan komisaris yang berasal dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Pemilihan komisaris secara politis ini dinilai bisa mempengaruhi kinerja BUMN.

Kritik itu salah satunya disampaikan oleh Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti. Baginya, komisaris BUMN harusnya dipilih dengan pertimbangan kompetensi.

"Menurut saya harus sesuai dengan kompetensi agar komisaris BUMN bisa membawa BUMN ke arah yang lebih baik," kata Esther kepada wartawan, Kamis (29/2/2024).

Baca Juga: Jokowi Yakin IKN Akan Selesai dalam Waktu 10 Tahun

Dia mengingatkan bahwa BUMN bukanlah agen pemerintah. Sebab, BUMN memiliki kewajiban untuk menghasilkan profit.

"Sebagai BUMN tidak hanya sebagai agen pemerintah tapi juga harus menghasilkan profit agar BUMN tidak membebani negara," ujarnya.

Esther mengatakan penunjukan komisaris dari kalangan pendukung salah satu kubu bisa mempengaruhi kinerja BUMN. Dia mengingatkan pentingnya menjaga BUMN agar tetap sehat sehingga tidak membebani APBN.

Baca Juga: Mensos Risma Berdayakan Masyarakat Aceh Timur Melalui Usaha Menjahit Hingga Peternakan

"Iya mempengaruhi kinerja BUMN juga. Kalau BUMN sehat maka tidak menjadi beban APBN," jelasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira. Bhima mengingatkan soal risiko penunjukkan komisaris secara politis.  "Ini akan membuat profesionalisme menjadi sekadar slogan," kata Bhima.

Dia mengingatkan penunjukan ini lebih terkesan sebagai kepentingan politik. Menurutnya, ini bukan bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Baca Juga: Cara Mudah Dapatkan Pin Ibu Hamil di LRT Jabodebek

"Ujungnya kan lebih ke kepentingan politik yang diakomodir. Dibandingkan benar-benar bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan misalnya," katanya.

Sebelumnya, kritik serupa juga telah disampaikan oleh para akademisi. Mereka menilai penunjukan komisaris ini perlu ditahan terlebih dahulu sampai Pemilu 2024 selesai.