Polemik Pembayaran Vendor PON Papua 2021: Upaya Perjuangan dan Jalur Hukum

NAWACITAPOST.COM - Vendor yang turut berpartisipasi dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021 menunjukkan kegigihan mereka dalam memperjuangkan hak-hak mereka.

Tuntutan untuk segera membayar nilai kerja sama yang telah disetujui sebelumnya menimbulkan ketegangan di belakang panggung kegiatan olahraga nasional tersebut.

Permasalahan ini bermula pada tahun 2023, ketika sejumlah vendor yang terlibat dalam PON Papua 2021 mengungkapkan bahwa mereka belum menerima pembayaran.

Baca Juga: Asosiasi Pemuda dan Mahasiswa Papua Dukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

Salah satu vendor, PT Arras Protama Sejahtera, yang menyediakan peralatan seperti kacamata, helm, dan sarung tangan untuk turnamen tersebut, menyatakan bahwa mereka belum menerima pembayaran dari penyelenggara.

Direktur PT Arras Protama Sejahtera, Julita Mada Saragih, mengakui bahwa kerugian yang ditanggung oleh pihaknya mencapai miliaran Rupiah.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo telah merespons polemik ini, menyatakan akan mencari solusi atas masalah pembayaran yang belum terselesaikan bagi sejumlah vendor.

Baca Juga: Prabowo Subianto: Memohon Restu dan Mengingatkan Kedaulatan Rakyat dalam Demokrasi

Namun, hingga saat ini, pihak vendor, termasuk PT Arras Protama Sejahtera, belum menerima respon atau tindakan lebih lanjut dari Kemenpora ataupun pihak terkait.

Meskipun surat telah diajukan ke kantor Kemenpora sejak akhir tahun 2023, belum ada tanggapan yang diterima.

Dalam jumpa pers di Jakarta Timur pada Kamis (1/2/2024), Julita mengungkapkan kekhawatirannya bahwa kasus ini mungkin akan tenggelam begitu PON XXI Aceh-Sumut 2024 diselenggarakan.

Baca Juga: Calon Legislator Amanat Nasional Rencanakan Strategi Bersama untuk Masa Depan Jakarta Barat

Ia menyatakan keprihatinan atas situasi di mana event baru diumumkan sementara tanggung jawab terhadap event sebelumnya belum diselesaikan.

Perwakilan sejumlah vendor PON Papua yang mengalami situasi serupa, seperti PT Orindo Prima, PT. Pesky Rekayasa, PT Jasa Utama Karya Cemerlang, dan PT. Rangga, juga hadir dalam kesempatan tersebut. Mereka berharap pemerintah pusat memberikan dukungan untuk menyelesaikan kasus ini.