Menanggapi hal ini, Harvard mengecam keputusan pemerintah sebagai bentuk pembalasan politik yang melanggar hukum dan merugikan misi akademik serta reputasi global universitas.
Baca Juga: Ayam Goreng Widuran Diduga Nonhalal, Ini Hukum Umat Muslim Jika Tak Sengaja Konsumsi Makanan Haram
"Kami berkomitmen penuh mempertahankan kemampuan Harvard dalam menampung mahasiswa dan akademisi internasional, yang berasal dari lebih dari 140 negara dan memperkaya Universitas, dan negara ini, tak terkira," kata juru bicara Harvard, Jason Newton.
Konflik ini mencerminkan meningkatnya tekanan dari pemerintahan Trump terhadap kampus-kampus elite, terutama dalam penanganan protes pro-Palestina. Setelah Harvard menolak tuntutan federal dan memilih untuk menyelesaikan persoalan internal sesuai kebijakan sendiri, pemerintahan membekukan dana federal senilai USD2,2 miliar untuk universitas tersebut, bagian dari tinjauan menyeluruh terhadap hampir USD9 miliar hibah publik yang telah diberikan kepada Harvard dan lembaga-lembaga afiliasinya.
Artikel Terkait
Atap Gedung TK Dharma Wanita Kemlokolegi Ambrol, 30 Siswa Tepaksa Direlokasi ke Kantor Desa
Gercep! Jajaran PAC PDIP Sukomanunggal Gelar Konsolidasi Pasca Rakorcab
Kembali Catatkan Sejarah, Pemerintah Kabupaten Nias Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian ke-4 Kalinya
BKKBN Sumut Fasilitasi Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan KB di Wilayah Kabupaten Nias
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara Kunjungi Kabupaten Nias