JAKARTA, NAWACITAPOST.COM - Andi Yuliani Paris selaku Anggota Komisi VII DPR RI  mendesak Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan realokasi anggaran RAPBN Tahun 2021 untuk meningkatkan program-program yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat.

 

“Saya berharap Kementerian ESDM ini bisa mengoptimalkan anggaran yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Sehingga bisa memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat terlebih lagi di masa Pandemi Covid-19 ini,” ujar Andi Yuliani saat rapat dengar pendapat Komisi VII DPR RI dengan Sekjen Kementerian ESDM, Dirjen Migas dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (3/9/2020).

 

Politisi Fraksi PAN ini mencontohkan beberapa anggaran yang sejatinya belum menjadi prioritas diantaranya anggaran untuk program Bimtek Fungsional Kehumasan, Bimtek Fungsional Perencanaan Kementerian ESDM dan beberapa program lainnya. Ia menilai akan lebih baik anggaran untuk program tersebut dialihkan untuk meningkatkan berbagai program yang langsung ditujukan dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Sehingga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya di masa pandemi Covid ini, seperti bantuan Konverter Kit bagi Petani dan nelayan.

 

Setelah melalui proses diskusi dan pembahasan, rapat dengar pendapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menyepakati merealokasi anggaran untuk meningkatkan paket kegiatan infrastruktur pada RAPBN TA 2021 dengan rincian, Program Konverter Kit bagi nelayan yang semula dalam RAPBN tahun 2021 sejumlah 25 ribu paket, maka dalam rapat tersebut disepakati bertambah menjadi 30 ribu paket.

 

Begitupun Konverter Kit bagi Petani yang semula berjumlah 25 ribu paket, menjadi 30 ribu Konverter Kit. Sementara paket Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU TS) yang dalam RAPBN Tahun Anggaran 2021 dialokasikan hanya untuk 18.800 titik, dalam rapat kali ini disepakati bertambah menjadi 20 ribu titik.

 

“Dengan catatan untuk dilakukan refocusing kembali untuk menambah program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat,” ujar Eddy Soeparno saat membacakan kesimpulan rapat. Selain itu, Komisi VII DPR RI juga mendesak Sekjen Kementerian ESDM untuk menyampaikan program infrastruktur hasil re-recofusing dan Realisasi Tahun Anggaran 2020 setiap bulannya kepada Komisi VII DPR RI.

 

Di Poin terakhir kesimpulan rapat tersebut, tak lupa Komisi VII DPR RI juga meminta Sekjen Kementerian ESDM RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan anggota Komisi VII DPR RI, dan disampaikan kepada Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 10 September 2020.