Bandung, NAWACITAPOST.COM – Kepala Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (Kadivpas Kemenkumham Jabar) Maulidi Hilal menghadiri pembukaan Kegiatan Persiapan Pendampingan Implementasi Tunas Integritas di lingkungan Kemenkumham Tahun Anggaran 2022 yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kemenkumham di GH Universal Hotel, Bandung.
Baca Juga : Kanwil Kemenkumham Jabar Berhasil Mediasi Pelanggaran Hak Cipta
Tampak hadir Inspektur Kemenkumham Razilu didampingi Sekretaris Inspektorat Jenderal R. Natanegara Kartika Purnama, Inspektur Wilayah IV Budi, Inspektur Wilayah V Marasidin, Inspektur Wilayah VI Luluk Ratnaningtyas beserta narasumber kegiatan Ketua Komite Skema Sertifikasi Anti Korupsi KPK Sandri Justiana (Selasa, 04/10/2022).
Selaku Koordinator Pelaksana, Marasidin menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung pada tanggal 4 hingga 7 Oktober 2022 ini.
“Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Mentei Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PW.01.01 tentang Pedoman Implementasi Tunas Integritas guna melakukan percepatan implementasi Tunas Integritas yang konsisten dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya Reformasi Birokrasi. Kegiatan ini diikuti oleh 40 peserta yang terdiri dari 34 pegawai Inspektorat Jenderal, 4 pegawai Sekretariat Jenderal, 1 orang pegawai Kantor Wilayah Jawa Barat dan 1 orang narasumber” Tutur Marasidin.
Menutup laporannya, Marasidin mengajak kepada seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan ini dengan tetap memperhatikan protocol Kesehatan.“Meskipun pandemi Covid-19 telah melandai, kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan” Tutupnya.
-
“Kami turut bangga atas penyelenggaraan kegiatan ini yang secara tidak langsung memberikan pendapatan bagi daerah. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancer. Kami pun siap mendukung pelaksanaan kegiatan ini jika dibutuhkan” Pungkas Hilal.
-
Razilu juga menuturkan bahwa Kementerian Hukum dan HAM siap menjadi pilot project dalam implementasi Tunas Integritas melalui keberadaan Penyuluh Anti Korupsi dan Ahli Pembangun Integritas.
“Inspektorat Jenderal telah memiliki 24 Penyuluh Anti Korupsi diantaranya 6 Penyuluh Anti Korupsi Muda dan 18 Penyuluh Anti Korupsi Pertama. Kedepannya untuk mempersiapkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai pilot project dalam implementasi Tunas Integritas, kami akan mendorong Kepala Unit Pelaksana Teknis untuk menjadi Penyuluh Anti Korupsi” pungkas Razilu.
“Inspektorat Jenderal merupakan APIP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM berperan sebagai katalisator bagi seluruh satuan kerja di Kementerian Hukum dan HAM untuk mewujudkan kinerja Kemenkumham yang semakin PASTI dan BerAKHLAK serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat” Tutup Razilu.
-
Selanjutnya Razilu didampingi Pimpinan Tinggi Pratama Inspektorat Jenderal, Kadivpas Kemenkumham Jabar dan Narasumber membuka kegiatan melalui pemukulan gong bersama. Kegiatan pembukaan ini kemudian dilanjutkan dengan sharing knowledge bersama narasumber.