NAWACITAPOST.COM — Kasus dugaan penyadapan ilegal berskala besar yang menyeret mantan Kapolri General (Purn) Listyo Sigit Prabowo kini memasuki babak baru yang kian tegang.
Drama penegakan hukum ini kian memanas setelah enam saksi kunci secara resmi mengajukan permohonan perlindungan darurat kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Di saat yang bersamaan, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendesak Mabes Polri untuk menghentikan teka-teki publik dan membuka secara transparan siapa saja tokoh-tokoh besar yang menjadi target penyadapan haram tersebut.
Desakan keras tersebut disuarakan langsung oleh Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam. Ia menilai akuntabilitas serta keterbukaan informasi mutlak dilakukan mengingat kasus mega-skandal ini melibatkan pejabat tinggi negara, menyeret elite nasional, dan menyedot perhatian publik secara mendalam.
“Memang harus ada satu penjelasan yang berkala, baik tahapan maupun substansinya, sehingga isu itu menjadi isu penegakan hukum seperti yang dijelaskan oleh kepolisian, bukan isu lain-lain,” kata Anam tegas di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Kompolnas Tuntut Transparansi Target Penyadapan
Anam menegaskan bahwa mengumumkan identitas pihak-pihak yang menjadi korban mata-mata ilegal sangat krusial guna membendung spekulasi liar yang liar berkembang di tengah masyarakat.
Ia mendesak Bareskrim Polri agar membeberkan secara berkala, baik progres formil maupun materiil dari penyidikan maraton yang sedang berlangsung.
“Apa pun tahapannya, apa pun substansinya, harus dibuka di publik. Publik punya harapan besar kepada rekan-rekan Mabes Polri yang menjalankan penanganan kasus itu, khususnya mereka yang merasa sebagai target penyadapan,” ujarnya.
Pernyataan menohok ini menjadi relevan setelah tim penyidik Bareskrim sebelumnya mengungkapkan fakta mencengangkan: sasaran penyadapan tidak main-main.
Selain menyasar Presiden Prabowo Subianto, aksi intelijen ilegal ini juga membidik deretan pejabat tinggi negara, tokoh-tokoh politik papan atas, jurnalis independen, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha kelas atas.
Namun hingga kini, daftar rinci serta identitas lengkap para korban masih tersimpan rapat di ranah penyidikan.
Ancaman Nyata: Enam Saksi Minta Perlindungan LPSK
Di tengah desakan transparansi, isu keselamatan para saksi kunci yang membongkar kejahatan ini menjadi sorotan tajam. Ketakutan akan adanya intimidasi dan ancaman keselamatan mulai membayangi proses peradilan.
Ketua LPSK Achmadi mengonfirmasi bahwa sudah ada enam orang saksi yang melayangkan berkas permohonan perlindungan sejak 6 November 2026. Saat ini, tim LPSK tengah melakukan penelaahan mendalam dan terus berkoordinasi intensif dengan penyidik Bareskrim guna mengukur potensi bahaya serta bentuk perlindungan yang paling tepat bagi para saksi.
Achmadi menegaskan bahwa penilaian menyeluruh mencakup tingkat urgensi kesaksian, bobot ancaman nyata yang mengintai, serta derajat kerentanan para pemohon.
“Pelindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana,” kata Achmadi.
Baca Juga: Misi Pemadaman Karhutla Berdarah, HLO Helikopter Water Bombing Ditemukan Gugur di Sungai Barito
Pihak LPSK masih merahasiakan identitas keenam pemohon demi alasan keamanan dan belum mengetok palu kepastian status persetujuan. Mengingat eskalasi kasus yang makin membesar, jumlah saksi yang meminta perlindungan diprediksi akan terus bertambah.
Empat Tersangka dan Jejak Kejahatan Modus LIMS
Dalam perkara penyalahgunaan wewenang secara sistematis ini, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang tersangka utama dari lingkaran dalam kepolisian, yaitu:
- Listyo Sigit Prabowo (Eks Kapolri)
- Ahrie Sonta Nasution
- Eko Hadi Santoso
- Slamet Uliandi
Berdasarkan hasil konstruksi hukum awal, para tersangka diduga kuat melancarkan aksi penyadapan tanpa hak selama rentang tahun 2025 hingga 2026.
Modus operandi yang digunakan adalah dengan memasukkan secara ilegal deretan nomor telepon target ke dalam sistem resmi Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melintasi prosedur verifikasi hukum yang sah.
Tak berhenti di situ, penyidik juga mengendus manuver pembersihan jejak pidana (cover-up). Para tersangka diduga berupaya memusnahkan dan menghapus berkas-berkas data hasil penyadapan pada Oktober 2026.
Sejauh ini, tiga tersangka telah resmi dijebloskan ke dalam sel tahanan Bareskrim Polri. Sementara itu, tersangka Slamet Uliandi belum dilakukan penahanan fisik akibat kondisi kesehatannya yang memburuk setelah mengalami serangan stroke.
Baca Juga: Kunci Pertumbuhan Ekonomi: Menkeu Suahasil Nazara Pikat Investor Global di Jantung London
Kini, fokus publik dan penyidik tertuju pada penuntasan teka-teki besar: bagaimana mekanisme teknis eksekusi penyadapan tersebut, siapa yang memegang komando tertinggi dalam rantai perintah kejahatan ini, serta kepastian jaminan keamanan bagi para saksi.
Hingga Selasa, 10 November 2026, proses penyidikan masih terus bergulir tajam, dan seluruh dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada para tersangka masih menunggu pembuktian sah di muka sidang pengadilan.(***)