NAWACITAPOST.COM — Sinyal darurat integritas kembali mengguncang Sumatera Utara. Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sejatinya digagas untuk kesejahteraan rakyat, kini justru terseret ke dalam pusaran dugaan korupsi yang melibatkan lingkaran kekuasaan tertinggi di Kota Padangsidimpuan.
Agus Halawa Aktivis sekaligus pengamat hukum vokal, secara resmi melayangkan desakan keras kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI). Targetnya tidak main-main: Kejagung diminta segera memanggil, memeriksa, dan menguliti keterlibatan Walikota Padangsidimpuan terkait skandal penentuan "titik" lokasi dapur pusat pelaksana program MBG.
Misteri Pertemuan Tiga Bulan Sebelum Badai
Dramatisasi kasus ini memuncak setelah terbaliknya selembar fakta krusial: sebuah pertemuan tertutup yang terjadi tepat tiga bulan sebelum status tersangka dijatuhkan. Pertemuan itu mempertemukan sang Walikota (yang akrab disapa "Letnan") dengan Sony Sanjaya—sosok yang kini resmi memakai rompi tahanan sebagai tersangka utama korupsi MBG.
"Penentuan lokasi dapur MBG yang menelan anggaran miliaran rupiah seharusnya melalui kajian teknis dan analisis kebutuhan masyarakat secara terbuka. Namun fakta di lapangan menunjukkan lokasi ditentukan atas permintaan langsung pihak yang kini menjadi tersangka," ungkap Agus Halawa dengan nada getir.
Bukan sekadar koordinasi biasa, pertemuan tersebut diduga kuat menjadi panggung transaksional. Sony Sanjaya disinyalir meminta persetujuan khusus ("titik" karpet merah) kepada Walikota untuk lokasi dapur MBG, sekaligus melobi proyek strategis lainnya, yaitu SPPG.
5 Tuntutan Pemungkas Agus Halawa untuk Kejagung
Mencium aroma penyalahgunaan wewenang (abuse of power) yang menyengat, Agus Halawa mendesak Kejagung untuk segera mengambil tindakan radikal:
-
Panggil dan Periksa Walikota: Tempatkan Walikota Padangsidimpuan sebagai saksi sekaligus tersangka potensial untuk menelusuri aliran persetujuan lokasi.
-
Bongkar Isi Pertemuan Gaib: Konfirmasi detail pembicaraan dengan Sony Sanjaya, termasuk menyelidiki apakah ada "mahar" atau kesepakatan di bawah meja.
-
Sapu Bersih Lingkaran Terdekat: Telusuri rekam jejak komunikasi dan transaksi keuangan antara orang-orang ring satu Walikota dengan sang tersangka.
-
Audit Kelayakan Dapur: Periksa fisik lokasi dapur MBG yang disetujui—apakah sesuai standar atau sengaja dipilih demi mempermudah praktik rasuah.
-
Ekspansi Penyelidikan: Jangan berhenti di proyek MBG, segera usut potensi penyimpangan serupa di proyek SPPG.
Baca Juga: Gerbang Kebisuan di Padangsidimpuan: Ketua DPRD Srifitrah Munawaroh Bungkam Total
"Jangan Hanya Tangkap Bawahan!"
Agus Halawa mengingatkan penegak hukum agar tidak tebang pilih dan hanya menyasar aktor-aktor semenjana di lapangan.