– Tim Analisis Permasalahan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham) Riau melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Riau tentang Laporan Pengaduan Masyarakat (Lapdumas).
Koordinasi Kemenkumham Dengan Biro Hukum Setda Pemprov Riau ini bertujuan untuk memverifikasi data lapangan terkait permasalahan Hukum dan HAM di wilayah Riau Tindaklanjuti Lapdumas.
Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Riau Budi Argap Situngkir yang diwakilkan oleh Kepala Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Riau Mex Mahdi, didampingi oleh Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan HAM Nurhasanah Harahap, Rahmi Anisa, dan Ade Zulfia, Jumat (02/02/2024).
Narasumber dari Biro Hukum Setda Provinsi Riau, Nandi Triaza Novi, menyambut kedatangan tim Kemenkumham di Ruangannya dan menjelaskan tentang Permasalahan yang masuk ke Biro Hukum.
"Pada bulan Januari 2024 ini tercatat 2 pengaduan masyarakat terkait permasalahan konfirmasi lahan yang diklaim oleh pihak terlapor.," kata Biro Hukum Setda Pemprov Riau dilansir dari Akun Facebook Kemenkumham Riau Minggu (4/2).
Lanjutnya, permasalahan ini masih dalam proses koordinasi dengan pihak terkait. Adapun permasalahan yang masuk pada bulan Februari masih dalam proses identifikasi masalah sehingga data belum dapat disajikan.
"Permasalahan yang masuk ke Biro Hukum akan dikoordinasikan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau cq. Bidang HAM sesuai surat Kakanwil Nomor: W. 4-PH.04.03-0838 tanggal 24 Januari 2024 hal Pengumpulan Data Lapangan Permasalahan Hukum dan HAM," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Kakanwil Kemenkumham Riau Budi Argap Situngkir menyampaikan apresiasi atas kerjasama Biro Hukum Setda Provinsi Riau dalam menyediakan data terkait permasalahan Hukum dan HAM.
"Data ini sangat penting bagi Kanwil Kemenkumham Riau untuk memetakan dan menganalisis permasalahan Hukum dan HAM di wilayah Riau," ujarnya.
"Kemenkumham Riau dan Biro Hukum Setda Pemprov Riau akan bersama-sama menindaklanjuti dengan mencari solusi yang terbaik untuk para pihak masyarakat." Pungkasnya.
Kemenkumham Riau/Fahrin Waruwu